“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri agar pusat memberi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang masih tertinggal, terutama terkait sekolah dan akses jalan,” ujarnya.
Pertemuan itu dihadiri para Gubernur anggota APPSI untuk membahas Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 serta arah kebijakan strategis nasional dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sikap senada disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia menegaskan seluruh Gubernur menolak rencana pemotongan dana transfer pusat ke daerah tersebut.
“Semuanya (kepala daerah) tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji pembangunan jalan dan jembatan. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir 20–30 persen, itu berat untuk infrastruktur,” kata Sherly.
Sherly mencontohkan, daerahnya pada 2025 menerima dana transfer sebesar Rp 10 triliun lebih, namun pada 2026 jumlahnya akan turun menjadi Rp 6,7 triliun.
“Jadi kita dipotong Rp3,5 triliun. Potongan terbesar ada di DBH, sampai 60 persen. Kami semua sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan agar dipertimbangkan, karena transfer pusat ini hanya cukup untuk belanja rutin,” bebernya.
Ia menambahkan, pemotongan tersebut akan berdampak langsung pada belanja infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan. Karena itu, para Gubernur meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali.
“Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” tambahnya. (MA)