“Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya dengan nada menantang.
Ia menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk menciptakan kota yang unggul dan inklusif, dengan salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lebih jauh, Aliyah mengajak semua pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga dunia usaha, untuk memperkuat kolaborasi.
Intervensi yang diminta mencakup bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.
“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya memaparkan sejumlah program yang sedang dijalankan.
Program-program tersebut antara lain:
* Pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah.
* Verifikasi lapangan bagi keluarga berisiko stunting.
* Program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting).
* Penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil.
Irwan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rapat koordinasi dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. (HL)