Rastranews.id, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran penanganan stunting yang mencapai Rp126 miliar dengan prevalensi angka stunting Kota Makassar yang masih 22,9 persen.
Angka ini dinilai masih jauh dari target nasional 19,8 persen. Dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), ia menegaskan komitmennya dan menuntut kerja nyata, bukan sekadar formalitas, untuk mewujudkan Makassar bebas stunting.
Aliyah Mustika Ilham, lalu menegaskan komitmen kuatnya untuk mempercepat penurunan angka stunting.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tingkat Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota, Senin (29/9/2025).
Sebagai Ketua TPPS Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham secara tegas menyatakan bahwa forum koordinasi tidak boleh berhenti pada tataran formalitas, melainkan harus menjadi motor penggerak aksi nyata di lapangan.
“Saya berharap perubahan suasana di tingkat kelurahan justru menghadirkan semangat baru. Jangan sampai ada kelesuan kerja, karena percepatan penurunan stunting adalah tugas mulia yang harus kita wujudkan bersama,” tegas Aliyah di hadapan para camat, lurah, dan perwakilan OPD.
Dalam sambutannya, Aliyah menyoroti capaian prevalensi stunting Kota Makassar tahun 2024 sebesar 22,9 persen, sebuah angka yang lebih tinggi dari target nasional 19,8 persen dan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.
Fakta inilah yang menjadi perhatian seriusnya.
“Ini menjadi perhatian serius. Dengan dukungan APBD sebesar Rp126 miliar serta hadirnya program nasional dan CSR dari berbagai pihak, seharusnya kita mampu menekan angka stunting lebih maksimal.
“Saya ingin TPPS menjadi forum yang menghadirkan solusi nyata,” tambahnya dengan nada menantang.
Ia menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk menciptakan kota yang unggul dan inklusif, dengan salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Lebih jauh, Aliyah mengajak semua pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga dunia usaha, untuk memperkuat kolaborasi.
Intervensi yang diminta mencakup bantuan pangan bergizi, sanitasi sehat, edukasi pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga rentan.
“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh sinergi semua pemangku kepentingan. Dengan kerja nyata dan kolaborasi, saya yakin Makassar bisa menjadi kota bebas stunting dan menjadi contoh nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dalam laporannya memaparkan sejumlah program yang sedang dijalankan.
Program-program tersebut antara lain:
* Pendampingan keluarga melalui kunjungan rumah.
* Verifikasi lapangan bagi keluarga berisiko stunting.
* Program Gerakan Orang Tua Asuh (Genting).
* Penguatan edukasi pra-nikah melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan aplikasi Elsimil.
Irwan juga menekankan pentingnya integrasi informasi bantuan CSR dari perusahaan agar program penurunan stunting lebih terkoordinasi dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rapat koordinasi dihadiri oleh camat dan lurah se-Kota Makassar, perwakilan PKK, Kementerian Agama, Baznas, serta OPD terkait. (HL)