Rastranews.id, Gowa— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus memperkuat akurasi dan validasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.
Langkah ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator serta pengisi data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Desa/Kelurahan, yang digelar di Hotel Grand Imawan Makassar, Rabu (5/11/2025).
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menegaskan bahwa perbaikan dan pembaruan data sosial menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan sosial di daerahnya.
“Tidak boleh lagi ada salah-salah data. Kita sering kali mengalami masalah karena data yang tidak akurat,” tegas Bupati Husniah.
Ia menjelaskan, hingga tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Gowa berhasil ditekan menjadi 7,84 persen. Menurutnya, daerah dapat disebut maju apabila masyarakat miskinnya terus berkurang.
“Selama ini kita fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat — pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan — agar pengangguran bisa terus ditekan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Husniah menekankan pentingnya kualitas data sosial agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Program seperti PKH, BPNT, BLT, hingga PBI Jaminan Kesehatan akan efektif jika datanya benar dan terbarui. Ini kesempatan kita memperbaiki data secara akurat sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh operator desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengumpulan data untuk bekerja secara profesional dan akurat.
“Setelah pelatihan ini, semua operator harus benar-benar paham tugasnya. Lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan. Semoga kerja keras ini menjadi bagian dari perjalanan panjang mewujudkan Gowa yang lebih maju dan berkeadilan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memahami mekanisme baru penentuan desil dalam sistem SIKS-NG yang kini terintegrasi dengan DTSEN.
“Ada mekanisme baru dalam penentuan desil, sehingga kegiatan ini sangat penting khususnya dalam penginputan dan proses validasi data,” terang Firdaus.
Ia menambahkan, hasil monitoring tahun 2024 menunjukkan masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang mengalami pergantian operator. Karena itu, pelatihan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang data sosial.
“Dengan terbitnya Inpres Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang perubahan DTKS menjadi DTSEN, operator perlu memahami cara pengelolaan data yang baru agar pelaporan dan penggunaannya optimal,” jelasnya.
Firdaus berharap, setelah mengikuti Bimtek, para operator desa dan kelurahan dapat menghasilkan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini diikuti 69 operator desa/kelurahan dari 9 kecamatan dataran tinggi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, Kadis Kesehatan, Kepala BPKD, Kadisdukcapil, serta Sekdis PMD Kabupaten Gowa. (MU)