RastraNews.id, Makassar – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), dan Koperasi Nelayan Merah Putih dibentuk sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai subsidi dan bantuan kepada masyarakat, bukan sebagai supermarket yang akan mematikan usaha warung kelontong.
Pernyataan itu disampaikan Zulhas usai membuka Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar mengenai program tersebut.
”Sekali lagi, tolong dijelaskan kepada masyarakat karena sekarang ini banyak hoaks. Kita juga tidak tahu siapa yang memproduksinya,” ujar Zulhas.
Menurutnya, perbedaan antara Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih hanya terletak pada wilayah operasionalnya.
”Kalau untuk nelayan namanya Koperasi Nelayan Merah Putih. Kalau di kota namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kalau di desa namanya Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Zulhas menjelaskan koperasi tersebut akan menjadi sarana penyaluran berbagai barang subsidi, seperti pupuk, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan LPG bersubsidi, serta berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan beras, bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan subsidi bunga, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan sektor perikanan.
Ia menegaskan isu yang menyebut koperasi akan menutup warung kelontong merupakan informasi yang tidak benar.
”Ini bukan supermarket. Apalagi ada yang mengatakan nanti Zulhas akan menutup warung kelontong. Itu tidak ada urusannya. Malah warung kelontong bisa menitipkan barangnya,” tegasnya.
Selain menjadi jalur distribusi bantuan, koperasi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja di desa.
Menurut Zulhas, apabila setiap koperasi mempekerjakan enam hingga tujuh orang dan diterapkan di sekitar 80 ribu desa, maka program tersebut berpotensi membuka hampir setengah juta lapangan pekerjaan.
Pemerintah juga akan mengembangkan desa tematik perikanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi protein nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat desa.
Di sektor pertanian dan perikanan, koperasi nantinya berperan menjaga stabilitas harga dengan membeli hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan ketika produksi melimpah. Untuk mendukung fungsi tersebut, koperasi akan dilengkapi fasilitas seperti cold storage dan pabrik es.
Zulhas menambahkan, ke depan koperasi juga akan menyediakan berbagai layanan pembayaran, termasuk pembayaran listrik, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan berbasis by name by address agar lebih tepat sasaran.
“Kalau nanti dikelola di tingkat desa, bisa dicek apakah penerimanya benar-benar orang yang berhak. Dengan begitu subsidi menjadi tepat sasaran,” pungkasnya. (*)

