RastraNews.id, Palopo – Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin menegaskan pentingnya langkah yang lebih proaktif dan terintegrasi dalam menangani kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada pada kategori rentan miskin.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Palopo di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (9/6/2026).
Menurut Akhmad Syarifuddin, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada masyarakat miskin, tetapi juga harus menyasar kelompok rentan yang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan apabila tidak mendapat intervensi yang tepat.
“Yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan miskin. Karena itu seluruh perangkat daerah harus lebih proaktif dalam melakukan intervensi dan pendampingan,” kata Akhmad.
Dorong Program Terpadu Antar OPD
Ia menekankan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk lembaga vertikal, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial yang memiliki program bantuan masyarakat.
Menurutnya, berbagai program yang dijalankan harus terintegrasi agar mampu memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program penanganan kemiskinan harus berjalan secara terpadu, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar efektif,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Akhmad juga meminta seluruh lembaga penyalur bantuan, termasuk BUMN, instansi vertikal, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), memastikan setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima hanya akan mengurangi efektivitas program dan berpotensi menimbulkan pemborosan.
“Kami berharap seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Jangan sampai bantuan diberikan tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat,” tegasnya.
Evaluasi Program dan Pemutakhiran Data
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Palopo Ade Chandra menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 sekaligus menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
Selain evaluasi program, forum tersebut juga membahas pemutakhiran data kemiskinan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penentuan sasaran program bantuan pemerintah.
Menurut Ade, data yang akurat menjadi faktor penting dalam memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rakor TPPKD Kota Palopo dihadiri pimpinan perangkat daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, Baznas, Lazismu, serta unsur perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
Pemerintah Kota Palopo berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat strategi pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
