Rastranews.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen penuh Pemkot Makassar untuk mengawal perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan salah satu program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional yang dihadiri seluruh pimpinan Dinas Koperasi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, Selasa (23/9/2025).
“Program strategis koperasi merah putih menjadi wujud nyata implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan. Alhamdulillah, di Makassar telah hadir di seluruh 153 kelurahan dan berjalan sangat baik,” ujar Munafri.
Ia menilai kehadiran program ini sebagai urat nadi baru perekonomian Kota Makassar yang dapat membuka peluang kerja dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, yang hadir mewakili Menteri Koperasi, menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan gerakan besar bangsa.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus agar koperasi ini menjadi instrumen nyata dalam menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan menghadirkan pemerataan ekonomi.
“Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis. Mulai dari penempatan ASN dan PPPK terbaik di koperasi, percepatan pembiayaan via kerja sama mitra BUMN, hingga target penyediaan aset fisik berupa gudang dan infrastruktur pendukung,” papar Zabadi.
Ia meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi penyediaan lahan untuk pusat distribusi koperasi.
Menutup sambutannya, Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menekankan pentingnya sinergi ini.
“Kami sangat berharap bimbingan dari jajaran Kementerian Koperasi agar Koperasi Merah Putih di Kota Makassar bisa tumbuh sesuai harapan dan benar-benar memberi warna pada perekonomian kota,” katanya.
Dengan dukungan penuh dari pusat, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkelanjutan dan mampu menjadi model penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia Timur. (HL)