Palu – Aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan massa, terdiri dari masyarakat, mahasiswa, dan pengendara ojol berlangsung kondusif setelah Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin, turun menemui para demonstran di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita itu, direspons positif oleh pemerintah kota. Dalam dialog terbuka, Wali Kota Hadianto menyampaikan sejumlah poin kunci sebagai bentuk komitmennya mendengar keluhan masyarakat.
Pembatalan Kenaikan PBB
Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut-sebut mencapai 1000 persen menjadi sorotan utama.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Hadianto dengan tegas menyatakan bahwa kenaikan drastis tersebut tidak berlaku lagi dan telah dibatalkan. “Saya pastikan naik 1000% itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, lonjakan nilai hanya terjadi di beberapa zona tertentu, seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan nilai ekonomi kawasan. Hadianto juga mengakui kelemahan sosialisasi dari pemda dan berjanji memperbaikinya ke depan.
Selain PBB, Wali Kota juga menjanjikan evaluasi terhadap kebijakan pajak 10 persen untuk rumah makan yang merupakan aturan pusat, serta menegaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk UMKM.
Yang ada adalah retribusi daerah sekitar Rp3.000 per hari yang menurutnya sudah lama diatur dan hampir tidak pernah dipungut.
Secara khusus, Wali Kota menyampaikan janji konkret untuk komunitas ojol. Ia berkomitmen membangun shelter dilengkapi fasilitas teduh, tempat charge ponsel, dan WiFi gratis pada tahun ini.
Sebagai tindak lanjut aspirasi, Wali Kota mengundang perwakilan koordinator lapangan (korlap), lembaga mahasiswa, dan komunitas ojol untuk rapat lebih lanjut di Kantor Wali Kota, Kamis (4/8/2025) mendatang.
Di akhir dialog, Hadianto menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat akan digunakan untuk membangun Kota Palu.
Ia juga memberikan contoh bahwa dari 144.280 lembar tagihan PBB tahun 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar, dan Pemkot tidak pernah memaksa.
“Kita berbeda. Ingat gempa 2018, kota kita rusak berat. Hari ini kita perbaiki kota kita, dan kita tunjukkan kita mau jaga itu,” tutupnya, mengajak semua pihak bersinergi. (HL)