Rastranews.id, Palopo – Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden Republik Indonesia secara virtual bersama unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta instansi terkait se-Sulawesi Selatan, Senin (9/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Kerja Kantor Wali Kota Palopo.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang terhubung dengan seluruh kepala daerah se-Sulsel dari Ruang Pola Kantor Gubernur. Agenda ini merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin Presiden RI bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Andi Sudirman menekankan pentingnya penyelarasan program prioritas nasional dengan implementasi di daerah. Ia menyebut, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD menjadi kunci percepatan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Sejumlah program prioritas Presiden menjadi fokus pembahasan, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, pemberantasan korupsi, penguatan sektor lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), serta menjaga stabilitas nasional.
“Kita harus sejalan dengan program Presiden agar pembangunan hingga ke daerah bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Andi Sudirman di hadapan para kepala daerah.
Secara khusus, Gubernur meminta seluruh kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran BUMN dan BUMD untuk menggalakkan Gerakan ASRI secara rutin setiap hari Jumat, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 Wita di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk membangun budaya hidup bersih dan penataan lingkungan yang berkelanjutan.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sulsel juga diminta terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kehadiran Wali Kota Palopo dalam rakor tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palopo untuk mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah pusat dan provinsi, demi mendorong pembangunan yang selaras, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (rls)
