RastraNews.id, Makassar – Pemerintah Kota Palopo memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS) guna mempercepat penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan di wilayah tersebut.
Langkah itu ditandai dengan audiensi Wali Kota Palopo, Naili Trisal, bersama Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin dan jajaran Dinas PUPR-Perkim Kota Palopo di kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Rabu (6/5/2026).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi Pemerintah Kota Palopo dengan Komisi V DPR RI untuk memperkuat sinergi penanganan banjir di daerah.
Dalam pertemuan itu, Naili Trisal meminta BBWS memberi perhatian serius terhadap sejumlah sungai di Kota Palopo yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, khususnya Sungai Amassangan.
Menurut dia, kondisi infrastruktur sungai tersebut sudah memerlukan penanganan segera melalui normalisasi maupun revitalisasi konstruksi.
“Sungai Amassangan setiap tahun menjadi momok bagi warga karena berpotensi meluap dan menyebabkan banjir. Kami berharap segera ada penanganan,” ujar Naili.
Ia menilai penanganan sungai tidak hanya penting untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga memberi rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Palopo, Harianto, mengatakan hasil koordinasi dengan BBWS mengarahkan Pemkot untuk menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai syarat pendukung pelaksanaan program.
“Alhamdulillah DED sudah kami siapkan dan mudah-mudahan tahun ini bisa segera direalisasikan,” kata Harianto.
Selain penanganan jangka pendek, Pemkot Palopo juga diminta menyusun master plan pengendalian banjir sebagai langkah penanganan jangka panjang.
Menurut Harianto, dokumen perencanaan tersebut akan menjadi dasar penguatan kerja sama dengan BBWS agar penanganan banjir dapat dilakukan lebih masif dan terintegrasi.
“Harapannya kejadian banjir akibat luapan sungai maupun kondisi eksisting sungai bisa diminimalisir,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Harianto juga mengungkapkan Kota Palopo tahun ini memperoleh bantuan rehabilitasi jaringan distribusi pipa Bambalu-Battang senilai sekitar Rp23 miliar.
Program tersebut saat ini telah memasuki tahapan kontrak dan diharapkan memperkuat layanan air bersih bagi masyarakat.
“Ini bagian dari upaya pemerintah kota menghadirkan layanan dasar publik, termasuk ketersediaan air bersih,” katanya.
