Rastranews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendesak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera meninggalkan sistem manual dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menargetkan seluruh layanan dan pengelolaan internal Pemkot Makassar telah beralih ke sistem digital sepenuhnya pada tahun 2026.
Desakan ini muncul setelah laporan dari Bank Indonesia yang menyebut hanya dua OPD di Pemkot Makassar yang benar-benar menerapkan digitalisasi.
Temuan itu membuat Appi sapaan akrab Munafri geram dan langsung menginisiasi pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar.
“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” tegasnya saat High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11/2025).
Dalam arahannya, Munafri menyoroti anggapan keliru sebagian ASN yang masih menganggap digitalisasi hanya sebatas aplikasi atau fitur tambahan. Ia menegaskan digitalisasi adalah inti dari efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi itu bukan sekadar pencet-pencet aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” ungkapnya.
Munafri juga mengkritik gaya kerja manual yang rawan manipulasi data dan kerap memicu kesalahan dalam pemeriksaan.
“Semua harus elektronik dan tercatat. Supaya kita tidak pusing rekap-rekap. Tidak boleh lagi ada data dari pensil, pulpen, lalu laporan akhir berubah,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Makassar akan memberikan target implementasi digitalisasi bagi seluruh OPD. OPD yang tidak memenuhi target akan dikenai sanksi.
“Pastinya ada target, dan harus jalan. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan, ada sanksi,” tegasnya.
Munafri juga menyinggung masih rendahnya penggunaan mobile banking di kalangan ASN sebagai salah satu tantangan mentalitas dalam penerapan digitalisasi.
“Dari sekian ASN, mungkin hanya 30% yang punya mobile banking. Padahal digitalisasi itu memudahkan, bukan mempersulit.”
Kepala Bapenda Makassar, Andi Asminullah, mengungkap bahwa proses digitalisasi pembayaran pajak melalui aplikasi Pakinta telah menunjukkan hasil nyata, dengan peningkatan penggunaan hingga 400 persen.
“Pembayaran pajak sudah bisa online melalui aplikasi Pakinta. Setiap tahun peningkatannya cukup signifikan,” jelasnya.
Ke depan, Bapenda berencana mengintegrasikan seluruh jenis pajak dalam satu ekosistem digital yang terhubung dengan layanan lain seperti Lontara+.
“Tahun depan semua aplikasi akan kita satukan. Masyarakat bisa membayar pajak lewat dua aplikasi. Semua fitur akan kita buka,” tutup Asminullah. (MU)
