RastraNews.id, Depok – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan pada forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berbagi praktik baik dan inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dalam pemaparannya, Munafri mengungkapkan Kota Makassar sempat menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping hingga berujung pada sanksi administrasi.
”Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujarnya.
Menurut Munafri, kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Makassar melakukan pembenahan menyeluruh, dimulai dari transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill. Hingga kini, progres pembenahan disebut telah mencapai lebih dari 85 persen.
Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil, disertai sistem pengelolaan gas metana dan air lindi. Gas metana dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar TPA, sedangkan air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan warga.
Namun, Munafri menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu, Pemkot Makassar juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga.
”Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah nonorganik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” katanya.
Untuk mengelola sampah organik, Pemkot menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal serta mendorong pemanfaatan biopori di setiap rumah. Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 ketua RT di Kota Makassar.
Selain itu, pemerintah terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan.
Munafri juga menekankan pentingnya membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Seluruh sekolah mulai dari PAUD, SD hingga SMP didorong menerapkan pemilahan sampah agar menjadi kebiasaan baru bagi generasi muda.
”Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” ujarnya.
Sebagai penguat kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua TP PKK Kota Makassar dengan melibatkan unsur akademisi, komunitas, aktivis lingkungan, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Di sisi lain, Pemkot juga memperkuat ekonomi sirkular melalui pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat dapat berjalan lancar dan menjaga kepercayaan warga terhadap program tersebut.
Munafri optimistis langkah pembenahan TPA, penguatan partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi sirkular akan membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.
”Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutupnya. (*)
