RastraNews.id, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menetapkan empat pilar utama pembangunan Kota Makassar pada tahun 2027.
Fokus tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Hal itu disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2027 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, di Hotel Claro Makassar, Kamis (5/3/2025).
Munafri menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah sekaligus memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029,” ujar Munafri.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan Hidup, SDM, dan Pelayanan Publik Berbasis Digital Menuju Masyarakat Unggul dan Berkelanjutan”.
Munafri menegaskan, tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan.
Ia memaparkan bahwa pilar pertama pembangunan adalah akselerasi infrastruktur perkotaan. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah, revitalisasi sistem drainase untuk mengurangi banjir dan genangan, serta penguatan transportasi publik yang terintegrasi.
Pilar kedua berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Pemerintah kota akan memperluas ruang terbuka hijau, memodernisasi sistem pengelolaan sampah menjadi energi melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), serta meningkatkan kualitas air dan sanitasi.
Sementara pilar ketiga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan angka stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pelatihan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri modern dan ekonomi digital.
Adapun pilar keempat adalah transformasi pelayanan publik berbasis digital. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi layanan perizinan dan administrasi kependudukan, serta pengembangan sistem Satu Data Makassar.
Munafri menegaskan bahwa keempat pilar tersebut bertujuan mewujudkan Makassar yang unggul dan berkelanjutan.
“Unggul berarti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, daya saing daerah meningkat, investasi berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata,” jelasnya.
Selain itu, konsep berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang tetap menjaga kualitas lingkungan hidup, memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun program yang berorientasi pada hasil dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar program yang dirancang benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif.
“RKPD tahun 2027 harus menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” tegas Munafri.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembangunan Kota Makassar.
Dengan sinergi tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis dapat memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional maupun internasional. (mu)
