RastraNews.id, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menegaskan sektor kebudayaan tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Wacana penggabungan Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata disebutnya belum pernah dibahas secara resmi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Pernyataan itu disampaikan Reny saat menghadiri Manifesto Kebudayaan bertajuk “Berani Menggugat Sila Kelima: Menata Investasi Berbasis Budaya dan Konservasi” di Ondewe, Minggu (4/10/2026).

Reny mengatakan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) memang perlu diantisipasi seiring kebijakan efisiensi anggaran. Namun, hingga kini belum ada keputusan untuk menggabungkan urusan kebudayaan dengan pariwisata.

“Pemisahan atau penggabungan itu baru wacana. Belum pernah Pak Gubernur dan saya membuat rapat untuk menyatukan beberapa OPD,” kata Reny.

Ia bahkan menilai jika nantinya dilakukan pengelompokan urusan, kebudayaan lebih tepat ditempatkan berdekatan dengan sektor pendidikan dibandingkan pariwisata.

“Insya Allah kebudayaan akan berdiri sendiri,” tegasnya.

Pergub Kebudayaan Dikebut

Reny mengatakan Pemprov Sulteng juga terus mempercepat penyelesaian Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kebudayaan.

Saat ini, rancangan Pergub tersebut masih dalam proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pemerintah berharap regulasi tersebut dapat segera menjadi landasan yang lebih kuat dalam pengelolaan dan perlindungan kebudayaan di Sulawesi Tengah.

Menurut Reny, kebudayaan merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan telah memiliki landasan melalui peraturan daerah. Karena itu, kebijakan serta dukungan anggaran terhadap sektor kebudayaan harus tetap berjalan sesuai ketentuan.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulteng. Pemerintah daerah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun.

Di sisi lain, Reny menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah yang seharusnya memberikan manfaat lebih besar dan lebih adil bagi daerah serta masyarakat.

Ia menyinggung pentingnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu instrumen agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang sepadan dari pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan serta keberadaan budaya lokal tetap terjaga.

Kebudayaan di Tengah Derasnya Investasi

Forum Manifesto Kebudayaan tersebut menjadi ruang untuk membahas posisi budaya di tengah geliat investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

Reny mengapresiasi para budayawan, akademisi, panitia, dan peserta yang telah menyampaikan gagasan serta masukan dalam forum tersebut.

Ia menegaskan pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai kalangan agar kebijakan pembangunan tidak kehilangan akar budaya masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri Imelda, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI Judi Wahyudin, Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir, sejumlah kepala OPD, serta tokoh dan pegiat kebudayaan.