RastraNews.id, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa sebagian besar kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila deteksi dini, sistem rujukan, dan penanganan medis dilakukan secara cepat dan tepat.
Hal itu disampaikan Reny saat membuka Pertemuan Evaluasi Penurunan Kematian Ibu dan Bayi melalui Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut membahas evaluasi penyebab kematian ibu akibat perdarahan postpartum dan eklampsia, serta kematian bayi yang dipicu prematuritas dan asfiksia.
Dalam arahannya, Reny menyoroti masih tingginya faktor keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat keluarga untuk membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut kerap menyebabkan pasien tiba di rumah sakit dalam keadaan kritis sehingga memperbesar risiko kematian ibu maupun bayi.
“Sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya bisa dicegah. Yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan di keluarga sehingga pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat,” kata Reny.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kematian ibu dan bayi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi antara bidan, puskesmas, rumah sakit, serta keluarga sejak masa kehamilan.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang mampu mencapai angka kematian bayi nol berkat sistem pemantauan kehamilan berisiko yang berjalan baik dan didukung komunikasi intensif antar tenaga kesehatan.
“Kuncinya adalah pengawalan sejak awal kehamilan. Jika ditemukan kehamilan berisiko tinggi, keluarga harus diberi pemahaman bahwa proses persalinan harus dilakukan di rumah sakit. Kolaborasi antara bidan, puskesmas, dan rumah sakit menjadi faktor utama penyelamatan ibu dan bayi,” ujarnya.
Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, Reny meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota membangun sistem pengawalan khusus bagi ibu hamil berisiko tinggi hingga proses persalinan selesai.
Ia juga mendorong pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan rujukan, terutama ketersediaan dokter spesialis kebidanan dan kandungan (Obgyn) untuk menangani kasus kegawatdaruratan secara cepat tanpa hambatan birokrasi maupun keterlambatan pelayanan.
“Kesiapan tenaga medis dan sistem rujukan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada kasus kegawatdaruratan yang terlambat ditangani karena persoalan koordinasi atau keterbatasan layanan,” tegasnya.
Reny optimistis angka kematian ibu dan bayi di Sulawesi Tengah dapat terus ditekan apabila seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan menjalankan peran masing-masing secara maksimal.
“Kita harus terus memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Dengan kerja sama yang solid, saya yakin angka kematian ibu dan bayi dapat terus ditekan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas,” pungkasnya.
Pertemuan evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, M.Kes., Direktur UPT RSUD Undata Palu dr. Jumriani, M.H., serta perwakilan Dinas Kesehatan dari 13 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah.
