RastraNews.id, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran sebagai salah satu strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi dinilai bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk menciptakan transaksi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengatakan transformasi pembayaran digital harus terus diperluas, terutama di kalangan pelaku usaha dan UMKM.
Hal itu disampaikan Reny saat menghadiri Bank Indonesia Posalia Sulteng Digifest bertema “Akselerasi Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan” di Atrium Palu Grand Mall, Selasa (11/8/2026).
Reny mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam memperluas ekosistem pembayaran digital di Sulawesi Tengah.
“Saya sangat mengapresiasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk perluasan penggunaan pembayaran digital di Sulawesi Tengah dan di dunia usaha,” ujar Reny.
Menurutnya, sistem pembayaran digital dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha. Transaksi menjadi lebih praktis, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi berlangsung lebih efisien.
Namun, manfaat digitalisasi tidak berhenti pada kemudahan transaksi. Bagi UMKM, sistem pembayaran digital juga dapat menjadi pintu masuk menuju pengelolaan usaha yang lebih profesional.
Transaksi yang tercatat secara digital memungkinkan pelaku UMKM memiliki rekam jejak usaha yang lebih tertata. Data tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami arus transaksi, memperluas pasar, hingga meningkatkan peluang memperoleh akses layanan keuangan.
Karena itu, Reny mendorong pelaku usaha di Sulawesi Tengah tidak sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing.
“Kita ingin membangun ekonomi digital yang cepat, tetapi aman, dan modern,” tegasnya.
DIGITALISASI JANGAN BERHENTI DI PEMBAYARAN
Reny berharap Posalia Sulteng Digifest tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan teknologi pembayaran digital kepada masyarakat.
Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan memperluas jejaring bisnis yang dapat menciptakan peluang ekonomi baru.
Digitalisasi, kata dia, harus mampu membawa pelaku usaha lokal masuk ke ekosistem ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat membayar, tetapi juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun mendorong kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan pelaku UMKM agar transformasi digital berjalan inklusif.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin teknologi menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Penguatan ekonomi digital dinilai semakin penting seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa di Sulawesi Tengah. Pelaku usaha dituntut semakin adaptif agar tidak tertinggal dalam perubahan pola transaksi masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, S.Pd., M.Si., Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah Muhamad Irfan Sukarna, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Bagi Sulawesi Tengah, percepatan digitalisasi kini bukan hanya soal mengganti transaksi tunai menjadi nontunai. Tantangan berikutnya adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu membuat UMKM naik kelas dan ekonomi daerah tumbuh lebih cepat.
