Rastranews.id, Sidrap – Guna memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin secara langsung High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona 3 Sulsel.
Pertemuan yang mencakup wilayah Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang ini berlangsung di Kantor Bupati Sidrap, Selasa (16/9/2025), hasil kolaborasi Bank Indonesia Perwakilan Sulsel dan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Acara yang dikemas dengan Capacity Building ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pengendalian inflasi, khususnya pada Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan dukungan dari daerah penyangga pasokan pangan.
Data BPS Agustus 2025 menunjukkan inflasi bulanan Sulsel sebesar 0,04 persen (moon to moon), didorong terutama oleh harga beras yang masih tinggi.
Sementara itu, inflasi tahunan kalender untuk kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat 5,12 persen (year to date), masih di atas target indikatif sebesar 3,33 persen.
Meski kondisi pangan di enam daerah relatif terjaga, Sekda Jufri Rahman mengakui adanya defisit pada beberapa komoditas.
“Pesan Ibu Wakil Gubernur agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara serentak dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi, serta memperluas program mandiri benih,” tegas Jufri.
Ia juga mengimbau Dinas Ketahanan Pangan untuk konsisten memperbarui data neraca pangan dan mendorong pemda mengkaji pembentukan BUMD pangan sebagai off taker hasil panen petani, disertai penyusunan regulasi penguatan cadangan pangan daerah.
Forum tersebut menghasilkan kesepakatan langkah strategis dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, pemda akan memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, dan pompanisasi untuk mencapai tiga kali panen padi per tahun.
Sementara di hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP dan menambah pasokan minyak goreng Minyak Kita.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, memaparkan komoditas utama penyumbang inflasi hingga Agustus adalah beras, ikan bolu, ikan layang, ikan cakalang, dan tomat.
BI merekomendasikan beberapa langkah cepat untuk pengendalian inflasi, seperti penyaluran beras SPHP secara masif melalui berbagai kanal, pelaksanaan GPM yang fokus pada komoditas inflasi, serta perluasan gerakan tanam bawang merah, rica, dan tomat (barito).
Langkah lainnya adalah optimalisasi cold storage dengan melibatkan BUMD dan pemanfaatan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan produk hortikultura.
“Langkah cepat ini penting untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menekan tekanan harga, sehingga inflasi pangan dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” jelas Wahyu.
BI mencatat Sulsel tidak hanya mampu menjaga pasokan pangan untuk wilayah sendiri, tetapi juga berkontribusi memasok provinsi lain, termasuk Papua.
Kolaborasi antar-TPID Zona 3 dinilai kunci untuk menekan inflasi secara konsisten dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kita optimis arahan dan rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti seluruh kabupaten untuk mewujudkan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Jufri Rahman. (HL)