Rastranews.id, Makassar — Demisioner Ketua Umum HMJ Manajemen Unismuh Makassar sekaligus Sekretaris Umum BEM FEB Unismuh Makassar, Andi Fairus Nizam, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ia menilai gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi yang mengancam kedaulatan rakyat.
Menurut Andi Fairus, Pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi yang lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia. Karena itu, mekanisme tersebut tidak boleh ditarik mundur hanya demi kepentingan elite politik.
“Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. Jika dikembalikan ke DPRD, maka hak pilih rakyat dirampas dan demokrasi kita mundur ke belakang,” tegasnya, Jumat (2/2/2026).
Ia juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dasar pembenaran wacana tersebut. Menurutnya, demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari aspek biaya.
“Hak pilih rakyat bukan beban negara, melainkan fondasi utama legitimasi pemerintahan daerah. Demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Fairus mengingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD berpotensi mempersempit partisipasi publik serta membuka ruang lebih besar bagi praktik politik transaksional. Kondisi ini dinilai dapat menjauhkan kepala daerah dari tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.
“Jika kepala daerah dipilih elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite, bukan kepada masyarakat,” katanya.
Ia pun menyerukan kepada mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk tetap kritis dan aktif mengawal demokrasi lokal. Menurutnya, menjaga Pilkada langsung sama dengan menjaga kedaulatan rakyat.
“Pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Kedaulatan rakyat tidak boleh dirampas oleh kepentingan segelintir orang,” pungkas Andi Fairus. (MU)
