Makassar – Dalam upaya mencari sumber pendapatan daerah yang inovatif dan tidak membebani masyarakat, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, ini berfokus pada pengawasan kinerja Bank Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aria Bima menegaskan bahwa BUMD harus bertransformasi dari beban anggaran menjadi instumen strategis penguat keuangan daerah melalui dividen, penugasan Public Service Obligation (PSO), dan skema Badan Layanan Umum (BLU).
Hal ini menjadi sangat krusial mengingat terjadi penurunan transfer daerah sebesar 25 persen pada tahun ini.
“Daripada menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara semena-mena yang berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat, pemerintah daerah harus lebih kreatif membuka ruang pendapatan baru.
BUMD adalah jawabannya,” tegas Aria Bima dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan bahwa setiap potensi unggulan daerah harus dimanfaatkan maksimal melalui BUMD.
Daerah yang punya laut harus punya BUMD kelautan, yang punya pertambangan harus ada BUMD-nya, begitu juga dengan pertanian dan perkebunan.
“Jangan biarkan potensi ini hanya dikuasai oleh BUMN seperti PTPN dan Agrinas. Harus ada sinergi, tetapi juga pemberdayaan BUMD,” paparnya.
Aria juga menekankan bahwa kebijakan fiskal seperti kenaikan PBB tidak boleh hanya melihat kewenangan, tetapi harus mempertimbangkan amanah, nurani, dan realitas daya beli masyarakat.
Kunjungan kerja ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat kerja bersama pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah strategis.
Komisi II DPR RI juga berencana mengundang perwakilan Pemprov Sulsel untuk duduk bersama membahas penguatan BUMD, baik secara langsung maupun virtual.
Ke depan, Komisi II DPR RI berkomitmen penuh untuk mendorong penguatan BUMD sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sejalan dengan visi pemerintah pusat yang fokus pada penguatan badan usaha milik negara dan daerah. (HL)