Salah satunya adalah perbaikan jembatan gantung di kawasan Pattunuang yang diperkirakan memerlukan anggaran cukup besar serta waktu pengerjaan lebih lama.
“Untuk jembatan di Pattunuang, biayanya cukup besar dan tidak memungkinkan diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan,” jelasnya.
Sementara itu, General Manager Geopark Maros-Pangkep, Dedy Irfan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp1 miliar kepada pemerintah untuk mendukung seluruh rangkaian proses revalidasi.
Menurut Dedy, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan penilaian, tetapi juga mencakup pembenahan beberapa lokasi yang akan menjadi titik kunjungan tim asesor UNESCO.
“Anggaran yang kami usulkan sudah mencakup seluruh kebutuhan revalidasi, termasuk perbaikan sejumlah site yang akan dikunjungi asesor,” ujarnya.
Ia optimistis Maros-Pangkep mampu mempertahankan predikat UNESCO Global Geopark karena berbagai rekomendasi yang diberikan UNESCO sejak evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara bertahap sejak 2023.
“Sebagian besar rekomendasi UNESCO sudah kami laksanakan sejak tahun 2023. Karena itu kami optimistis status UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep dapat dipertahankan untuk periode berikutnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp500 juta untuk membantu pembiayaan revalidasi sekaligus memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana di kawasan geopark yang perlu dibenahi sebelum proses penilaian berlangsung.
“Memang masih ada beberapa fasilitas yang rusak. Dana hibah dari pemerintah provinsi akan dimanfaatkan pengelola untuk memperbaiki sarana dan prasarana tersebut,” katanya.
Meski demikian, Andi Mirna menilai anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi karena terdampak kebijakan efisiensi.
Oleh sebab itu, ia berharap dukungan pembiayaan juga datang dari perusahaan-perusahaan BUMN yang beroperasi di wilayah Maros dan Pangkep melalui program CSR.
“Anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga kami berharap ada dukungan dari BUMN agar kebutuhan pendanaan bisa dipenuhi secara bersama-sama,” pungkasnya. []
