RastraNews.id, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memasang target penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah pada 2026 sebagai bagian dari percepatan Program Tiga Juta Rumah. Pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak menunggu hingga tahun depan untuk menyiapkan kebutuhan pembangunan perumahan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Rakor dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni.
Gubernur mengatakan target 8.000 unit pada 2026 harus menjadi pijakan untuk menyusun program yang lebih konkret pada 2027.
Menurut dia, kebutuhan perumahan setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Karena itu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota diminta mulai menghitung kebutuhan riil masyarakat di wilayahnya.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” kata Gubernur.
Ia menekankan, keberhasilan program perumahan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Sejumlah kendala seperti distribusi material, kondisi geografis, akses menuju lokasi, pendataan penerima manfaat hingga pembiayaan masih menjadi tantangan di lapangan.
Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah luas dan karakter daerah berbeda-beda membuat percepatan pembangunan rumah membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta segera memetakan kebutuhan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dapat memperlambat pembangunan.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Selain pemerintah pusat dan daerah, perbankan serta dunia usaha juga didorong mengambil bagian dalam program tersebut. Dukungan pembiayaan dinilai penting agar proses pembangunan rumah tidak tersendat pada persoalan administrasi maupun akses pendanaan.
Gubernur juga mendorong adanya pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai langkah konkret penanganan rumah tidak layak huni.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegasnya.
Sejumlah wilayah seperti Donggala, Sigi dan Parigi Moutong disebut perlu mendapat perhatian berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya.
Gubernur meminta kepala daerah tidak berhenti pada pendataan. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi rencana pembangunan yang jelas, lengkap dengan kebutuhan anggaran, lokasi dan skema pelaksanaannya.
“Kalau kita bekerja bersama, pemerintah provinsi bekerja, pemerintah kabupaten/kota bekerja, dunia usaha bekerja, dan seluruh pihak bergerak, maka target yang kita tetapkan bisa kita dorong bersama,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan program perumahan di Sulawesi Tengah tidak hanya mengejar angka pembangunan, tetapi memiliki target yang terukur berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
