Rastranews.id, Jakarta – Ketahanan sektor pertanian nasional kembali diuji di tengah dinamika global, termasuk potensi gangguan distribusi pupuk akibat konflik di Selat Hormuz. Namun, pemerintah memastikan stok pupuk nasional tetap aman dan distribusi kepada petani berjalan lancar.
Kondisi ini dinilai sebagai hasil dari kebijakan terintegrasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman, serta dukungan Komisi IV DPR RI.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa sistem pangan nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali.
“Seluruh ekosistem pangan kita aman. Masyarakat bisa merasa tenang karena stok pupuk tersedia dan distribusi berjalan lancar,” ujar Rahmad dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Rahmad menjelaskan, pemerintah telah melakukan reformasi signifikan dalam tata kelola pupuk sejak 2025 melalui dua regulasi utama, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Perpres 6/2025 menyederhanakan birokrasi penyaluran pupuk sehingga distribusi ke petani menjadi lebih cepat. Sementara Perpres 113/2025 membuka ruang revitalisasi pabrik dan peningkatan efisiensi produksi.
“Hasilnya, harga pupuk menjadi lebih terjangkau karena HET turun hingga 20 persen,” jelasnya.
Serapan Meningkat, Produksi Terdongkrak
Kemudahan akses dan penurunan harga berdampak langsung pada peningkatan serapan pupuk sepanjang 2025 hingga 2026. Hal ini turut mendorong peningkatan produksi pertanian nasional.
Indikasinya terlihat dari meningkatnya penyerapan gabah oleh Perum Bulog, yang menunjukkan korelasi kuat antara ketersediaan pupuk dan produktivitas pertanian.
Dari sisi pasokan, Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional mencapai 1,29 juta ton, dengan seluruh pabrik beroperasi optimal.
“Stok kita sangat aman dan akan terus dijaga pada level tersebut,” tegas Rahmad.
Meski Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 30 persen pupuk dunia, Indonesia dinilai tidak terdampak signifikan. Hal ini berkat kemandirian industri pupuk nasional yang telah dibangun sejak era Soeharto.
Sejumlah negara seperti Brasil, India, Australia, Thailand, hingga Amerika Serikat mulai merasakan dampak gangguan pasokan global. Sebaliknya, Indonesia tetap dalam kondisi stabil.
Selain menjaga ketahanan pangan, Pupuk Indonesia juga mendapat penugasan strategis untuk mendukung transisi energi menuju program B50 melalui pembangunan pabrik metanol di Lhokseumawe dan Bontang.
Saat ini, kebutuhan metanol nasional masih bergantung pada impor sekitar 1,5 juta ton per tahun, dan berpotensi meningkat tanpa pembangunan pabrik baru.
Subsidi Pupuk Dinilai Strategis
Rahmad menegaskan, pupuk merupakan input krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, kebijakan subsidi pupuk dinilai sebagai investasi strategis, bukan sekadar bantuan konsumtif.
“Subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Ketika serapan meningkat, produktivitas naik, dan itu berkontribusi langsung pada stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi,” pungkasnya.
