JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional dan percepatan transformasi ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta.
“Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2026 diarahkan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama kami adalah mencapai swasembada pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mempercepat industrialisasi nasional. Pencapaian ini akan menjadi fondasi untuk mempertahankan dan memperkuat pertahanan serta ketahanan nasional,” ujar Sri Mulyani.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Intervensi negara diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial.
“Prinsip utama yang mendasari adalah ‘the greatest good for the greatest many’. Kebijakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat. Dengan pendekatan ini, kami berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional berdampak nyata, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata,” tambah Sri Mulyani.
Di tengah tantangan global seperti fragmentasi geopolitik dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, Menkeu mengingatkan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tidak berpihak pada kekuatan manapun.
KEM PPKF RAPBN 2026 dirancang untuk meredam gejolak global dan mengakselerasi transformasi struktural Indonesia melalui delapan agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
“Kebijakan fiskal tahun 2026 akan memperkuat kualitas belanja dan optimalisasi pendapatan negara, sambil menjaga iklim investasi dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati serta berkelanjutan. Prinsip efisiensi dan efektivitas akan menjadi roh utama dalam alokasi anggaran tahun 2026,” jelasnya dikutip dari laman www.djkn.kemenkeu.go.id/, Selasa (1/7/2025).
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses pembiayaan inklusif.
Atas nama Pemerintah, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan dan masukan konstruktif terhadap KEM PPKF tahun 2026. “Pandangan dan masukan ini merupakan bagian kolektif untuk merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap berbagai gejolak dan memenuhi harapan masyarakat,” tutup Menkeu.