Oleh: Edi Kurniawan (Interpretator Sejarah)
Pada abad XVII, jauh sebelum dunia mengenal istilah “perang dagang” dan “geopolitik global”, sebuah kota pelabuhan di Sulawesi Selatan telah menjadi simpul perebutan kekuasaan dunia. Kota itu bernama Somba Opu, jantung maritim sekaligus ibu kota Kerajaan Gowa–Tallo.
Di bandar inilah jalur rempah, jaringan Islam internasional, dan ambisi kapitalisme Eropa saling berhadapan dalam sebuah pertarungan sejarah yang kelak menentukan arah Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan laut, Somba Opu berfungsi layaknya metropolis maritim internasional.
Kapal-kapal dari Arab, Gujarat, Persia, Cina, Melayu, Portugis, Inggris, hingga yang terhubung dengan wilayah Aborigin berlabuh dan berdagang di pelabuhan ini. Komoditas strategis dunia seperti cengkeh, kopra, dan pala dari Maluku, beras dari Sulawesi, kayu cendana dari Timor, kain India, hingga teripang dari Laut Australia Utara diperdagangkan dalam sistem terbuka. Pola ini menjadikan Makassar sebagai salah satu kota terkaya dan paling kosmopolitan di Asia Tenggara.
Di bawah pemerintahan Sultan Malikussaid dan kemudian Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gowa–Tallo tumbuh sebagai sebuah thalassokrasi, negara laut yang kekuatannya bertumpu pada armada, pelaut, dan kendali atas jalur pelayaran strategis. Kedaulatan Gowa tidak hanya ditegakkan di daratan, tetapi juga di laut lepas—di rute-rute yang menghubungkan Maluku, Jawa, Filipina, Malaka, hingga Samudra Hindia.
Namun, keterbukaan inilah yang justru menjadikan Somba Opu musuh strategis utama VOC Belanda. VOC bukan sekadar pedagang, melainkan korporasi global bersenjata yang membangun monopoli atas perdagangan rempah dunia. Ambisi mereka adalah menguasai seluruh rantai pasok, dari kebun pala di Banda hingga pasar di Amsterdam. Selama Makassar tetap menjadi pelabuhan bebas, kendali harga dan distribusi rempah mustahil sepenuhnya berada di tangan Belanda.
VOC kemudian melayangkan ultimatum politik agar Makassar menutup pelabuhannya bagi bangsa lain dan hanya berdagang dengan Belanda. Bagi Sultan Hasanuddin, tuntutan ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan menyangkut kedaulatan. Menerima berarti menempatkan Gowa sebagai negara bawahan dalam sistem kolonial. Karena itu, ultimatum tersebut ditolak.
Penolakan ini memicu perang laut terbuka. Sejak pertengahan 1650-an, armada Makassar aktif beroperasi di perairan Maluku, melindungi jaringan niaga sekaligus menyerang kapal-kapal VOC. Ini bukan perlawanan pasif, melainkan perang maritim ofensif yang langsung menyasar jantung ekonomi kolonial Belanda.
VOC membalas dengan pengerahan kekuatan penuh. Pada 1660, armada besar dari Batavia menyerbu benteng-benteng Gowa. Benteng Panakkukang jatuh setelah dihantam dari laut dan darat, membuka jalan menuju benteng terakhir, Somba Opu, yang menjadi pusat logistik, administrasi, dan kekuatan politik Kerajaan Gowa.
Melalui tekanan militer, VOC memaksakan perjanjian yang membatasi pelayaran orang-orang Makassar, melarang perdagangan bebas, serta mewajibkan pembayaran biaya perang. Dalam kajian sejarah kolonial, pola ini dikenal sebagai diplomasi koersif—penaklukan melalui kontrak, bukan semata senjata. Sultan Hasanuddin kembali menolak, karena perjanjian tersebut berarti menyerahkan masa depan bangsanya.
Konflik pun kian membesar dan tak terelakkan. VOC memanfaatkan konflik internal di Sulawesi Selatan dengan membangun koalisi bersama Arung Palakka dan sekutu regional lainnya. Pada 1666–1667, serangan besar-besaran diarahkan langsung ke Somba Opu. Kota pelabuhan yang pernah menjadi pusat dunia maritim Nusantara itu akhirnya dikepung oleh kekuatan kolonial terbesar pada masanya.
Dalam perspektif global, Perang Makassar bukanlah konflik lokal semata. Ia merupakan bagian dari mata rantai pertarungan sistem dunia abad XVII, antara perdagangan bebas kawasan Asia-Islam melawan kapitalisme monopoli Eropa. Somba Opu berdiri di garis depan perlawanan tersebut, sebagai salah satu pelabuhan internasional terakhir di Asia Tenggara yang berani menolak tunduk pada korporasi kolonial.
Warisan Sultan Hasanuddin dan Makassar bukan semata soal kalah atau menang dalam peperangan, melainkan tentang keberanian mempertahankan kedaulatan laut, kebebasan berdagang, dan martabat bangsa di hadapan kekuatan global. Di titik inilah Somba Opu menempati posisinya yang abadi dalam sejarah dunia. (*)
Referensi:
1. Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680, Volume II: Expansion and Crisis (New Haven: Yale University Press, 1993).
2. Barbara Watson Andaya, To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1993.
3. M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia since c.1200 (Stanford: Stanford University Press, 2008).
4.Cornelis Speelman, Notitie (1669), dalam De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indië, Vol. II (Den Haag: Nijhoff, 1895),
5. Hikayat Perang Mengkasar, ed. C. Skinner (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963).
6. Andi Zainal Abidin, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1985).
7.Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II: Jaringan Asia (Jakarta: Gramedia, 1996).
8. K.N. Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
9. R.Z. Leirissa, Maluku dalam Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
