Rastranews.id, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya merawat demokrasi dengan menjadikan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis.
Hal ini disampaikan dalam dialog terbuka bersama puluhan perwakilan Cipayung Plus, di mana Pemkot, Polri, dan TNI menyatukan visi untuk menjaga stabilitas kota menghadapi tantangan global dan dinamika sosial.
Komitmen ini mengemuka dalam forum dialog terbuka bertajuk “Kota dan Kemanusiaan: Mewujudkan Demokrasi berbasis HAM” di Tribun Karebosi, Rabu (1/10/2025) malam.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana dan Dandim 1408/Makassar Letkol Inf. Franki Susanto, hadir langsung mendengarkan aspirasi serta gagasan dari berbagai elemen OKP dan mahasiswa.
“Bagi kami, forum dialog ini menjadi ruang sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemuda untuk menjaga stabilitas, memperkuat kolaborasi, serta mendorong arah pembangunan yang berkeadilan,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Munafri menekankan, sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dengan penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar memikul tantangan kompleks.
“Pemerintah tidak mungkin mampu menyelesaikan seluruh problematika tanpa dukungan penuh dari berbagai pihak. Butuh Polri, TNI, pedagang, mahasiswa, dan semuanya. Hanya dengan kekuatan bersama, pembangunan bisa berjalan efektif,” tegas Appi.
Ia juga menambahkan, visinya untuk menjadikan Makassar sebagai kota modern yang inklusif. “Salah satu ciri kota modern adalah tumbuh inklusif, tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, atau warna kulit. Demokrasi itu sejatinya adalah penghormatan terhadap hak-hak dasar warga kota,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana, mengapresiasi mahasiswa Makassar yang dinilai mampu menjaga kondusivitas saat menyampaikan aspirasi.
Namun, Arya mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak yang diatur undang-undang, termasuk larangan beraksi di lokasi vital dan batas waktu hingga pukul 18.00.
“Semua aturan itu dibuat agar aspirasi tersampaikan, tetapi hak orang lain tidak terganggu,” tegas Arya.
Ia juga menyoroti insiden ricuh pada 29 Agustus 2025 yang diduga ditunggangi pihak tak bertanggung jawab. “Muncul orang-orang berpakaian hitam yang melakukan pengrusakan. Itu bukan lagi mahasiswa, melainkan pelaku kriminal,” bebernya.
Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Letkol Franki Susanto, dalam paparannya mengingatkan pentingnya pemuda menjaga nasionalisme di tengah ancaman hybrid war atau perang hibrida.
“Perang hibrida tidak ada bentuknya. Semua bisa dijadikan pintu masuk untuk melemahkan Indonesia, mulai dari media sosial, ekonomi, agama, hingga isu suku dan ras,” kata Franki.
Ia menegaskan, TNI yang lahir dari rahim rakyat akan selalu berdiri di depan untuk membela bangsa dan siap membantu Polri menjaga persatuan.
Dialog yang diikuti organisasi seperti HMI MPO, PMKRI, PMII, IMM, GMNI, GMKI, KAMMI, HIKMAHBUDHI, dan LMND ini, tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wujud kepedulian kolektif terhadap masa depan demokrasi dan pembangunan Kota Makassar. (HL)