RastraNews.id, Makassar — Hari ini genap memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), Jumat (20/2/2026).
Survei terbaru yang dirilis Parameter Publik Indonesia (PPI) mengungkapkan dukungan publik terhadap sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tercatat sangat kuat.
Diantaranya soal legitimasi publik yang besar terhadap berbagai kebijakan penertiban dan penataan kota yang dijalankan Pemkot Makassar.
Direktur Eksekutif PPI, Ras MD, menyebut salah satu kebijakan dengan tingkat dukungan tertinggi adalah penertiban parkir liar. Berdasarkan survei, sebanyak 97,5 persen masyarakat yang mengetahui kebijakan tersebut menyatakan mendukung.
“Dari mereka yang tahu, 97,5 persen menyatakan mendukung. Ini angka yang sangat tinggi, hampir menyentuh 100 persen,” ungkap Ras dalam pemaparannya di Hotel Mercure Makassar, Kamis (19/2/2026).
Sejak awal masa kepemimpinannya, Munafri Arifuddin memilih turun langsung menyentuh persoalan klasik kota, mulai dari parkir liar hingga lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdiri di atas drainase dan trotoar.
Langkah penertiban tersebut tidak hanya berorientasi pada estetika kota, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi ruang publik — trotoar bagi pejalan kaki, drainase untuk mencegah genangan, serta badan jalan agar tetap lancar dilalui kendaraan.
Kebijakan penertiban PKL di lokasi terlarang juga mendapat dukungan mayoritas masyarakat. Tingkat awareness publik terhadap kebijakan ini tercatat hampir 80 persen, dengan 84,9 persen responden menyatakan mendukung.
“Ini bukan angka sedang. Dukungan 84,9 persen adalah angka fantastis untuk kebijakan yang sifatnya non-populis,” jelas Ras.
Selain itu, kebijakan relokasi pasar juga menunjukkan pola dukungan serupa. Dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, sebanyak 91,4 persen menyatakan mendukung.
PPI juga memetakan dukungan berdasarkan kelompok usia. Hasilnya, penertiban parkir liar mendapat dukungan di atas 90 persen di semua segmen usia. Mulai dari Gen Z, Milenial, Gen X hingga Baby Boomers.
Untuk penertiban PKL, dukungan di seluruh kelompok usia berada di atas 80 persen. Sementara relokasi pasar memperoleh dukungan di atas 88 persen.
“Ini menunjukkan kebijakan penataan kota yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar diterima luas lintas generasi,” terang Ras.
Secara kewilayahan, mayoritas dari 15 kecamatan di Makassar menunjukkan dukungan kuat. Di Kecamatan Biringkanaya, misalnya, 100 persen responden yang mengetahui kebijakan mendukung penertiban parkir liar.
Meski demikian, terdapat pengecualian di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, di mana dukungan penertiban PKL berada di angka 33,3 persen. Namun untuk parkir liar dan relokasi pasar di wilayah tersebut tetap mendapat dukungan penuh.
Survei juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Hasilnya, lebih dari 86 persen responden menilai layanan kesehatan di Makassar dalam kategori baik.
Sementara sektor pendidikan mendapat penilaian baik dari lebih dari 80 persen masyarakat.
Selain itu, survei turut menguji respons publik terhadap rencana proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), yang juga menunjukkan kecenderungan dukungan positif.
Secara keseluruhan, temuan Parameter Publik Indonesia menegaskan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Appi-Aliyah berbagai kebijakan strategis pemerintah kota memperoleh legitimasi kuat dari publik.
“Temuan ini menjadi modal politik dan sosial bagi Appi-Aliyah untuk melanjutkan agenda penataan dan pembangunan Kota Makassar ke depan,” pungkas Ras. (mu)
