MAKASSAR, SULSEL — Pemerintah Kota Makassar mulai tancap gas merealisasikan program prioritas di bidang pendidikan. Sebanyak 1.000 pasang seragam sekolah gratis dibagikan kepada siswa baru SD dan SMP pada tahap awal penyaluran, sebagai wujud nyata komitmen mendukung pendidikan inklusif dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
Penyaluran perdana ini menyasar delapan sekolah, terdiri dari empat SMP dan empat SD. Penyerahan simbolis akan dilaksanakan besok, Senin (21/7/2025), di SMP Negeri 3 Makassar, disaksikan langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Selain SMPN 3, distribusi seragam juga berlangsung serentak di SMPN 40, SMPN 46, SMPN 48, serta empat SD, yaitu SD Aroepala, SD Sambung Jawa, SD Lariang Bangi, dan SD Gunung Sari Baru.
“Besok penyerahan simbolis akan dilaksanakan di empat sekolah: SMPN 3, SMPN 46, SD Sambung Jawa, dan SD Lariang Bangi,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, Minggu (20/7/2025).
Achi menjelaskan, program seragam gratis merupakan bagian dari janji politik pasangan Munafri–Aliyah yang kini diwujudkan melalui langkah nyata. Program ini menyasar seluruh siswa baru di sekolah negeri se-Kota Makassar untuk tahun ajaran 2025/2026, dan akan berlangsung secara bertahap.
“Program ini adalah bagian dari visi besar ‘MULIA’ untuk memastikan tidak ada anak Makassar yang kesulitan sekolah hanya karena persoalan seragam,” katanya.
Pada tahap awal, seragam disalurkan langsung ke sekolah dan dibagikan kepada siswa baru melalui kepala sekolah masing-masing. Mekanisme ini diklaim sebagai upaya menjaga transparansi dan ketepatan sasaran.
“Total 1.000 pasang seragam kami salurkan di tahap awal, khusus untuk siswa SMP, dan selanjutnya menyusul untuk SD,” jelas Achi.
Distribusi akan kembali dilanjutkan pada Hari Anak Nasional, 23 Juli 2025, ke sejumlah sekolah lainnya. Dinas Pendidikan Kota Makassar akan memastikan seluruh siswa penerima mendapatkan haknya.
Lebih dari sekadar bantuan, program ini diyakini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, memperkuat semangat belajar, serta menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat rentan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Ini adalah investasi masa depan dan prioritas utama dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Achi.