RastraNews.id, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan Rp33,73 miliar untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Anggaran tersebut diarahkan bukan hanya untuk mengejar produksi, tetapi juga menekan kemiskinan nelayan, meningkatkan produktivitas pembudidaya, memperbaiki pengelolaan ruang laut hingga memperketat pengawasan pelaku usaha.
Besaran anggaran itu disampaikan Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Syafar DB, dalam konferensi pers program Berani Sejahtera yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulteng, Kamis (10/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, Rp15,46 miliar dialokasikan untuk sarana produksi perikanan tangkap. Kemudian Rp7,62 miliar untuk infrastruktur pelabuhan, Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, dan Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Produksi Ikan Tangkap Melonjak
Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan sektor tersebut terlihat dari produksi perikanan tangkap.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng mencatat produksi perikanan tangkap meningkat dari 271.865,95 ton pada 2024 menjadi 328.393,08 ton pada 2025.
Artinya, terjadi kenaikan sekitar 56.527 ton atau 20,8 persen hanya dalam satu tahun.
Sejumlah daerah menjadi penopang utama produksi tersebut. Donggala berada di urutan teratas dengan produksi 80.180,70 ton, disusul Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.
Namun, peningkatan produksi tidak semata-mata dikejar untuk mengejar angka statistik. Pemprov Sulteng juga memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai sasaran program.
Dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar Rp2,26 miliar diarahkan untuk 51 rumah tangga sasaran. Sementara Rp13,20 miliar dialokasikan untuk peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan.
Di sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan Rp1,62 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Mato dan Rp6 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Lafeu.
Budidaya Hadapi Beban Biaya Produksi
Sektor budidaya juga mendapat porsi anggaran Rp5,16 miliar. Programnya mencakup budidaya air tawar dengan sistem bioflok, produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, budidaya air payau dan laut, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Dukungan untuk penanggulangan kemiskinan mencapai Rp345 juta bagi 23 rumah tangga miskin.
Kemudian Rp3,74 miliar dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas 46 kelompok pembudidaya, serta Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.
Produksi perikanan budidaya pada 2025 tercatat sementara mencapai 330.058,72 ton.
Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi terbesar, yakni 242.639,99 ton. Berikutnya Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.
Meski produksinya besar, subsektor budidaya masih menghadapi persoalan. Kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal hingga tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga masih menjadi tantangan bagi pembudidaya.
Kesejahteraan Belum Sepenuhnya Merata
Persoalan kesejahteraan juga tercermin dari indikator nilai tukar pelaku usaha.
Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 berada di angka 102,24, yang menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada pembudidaya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43.
Angka tersebut menjadi sinyal bahwa peningkatan produksi belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan ekonomi pelaku usaha perikanan, khususnya pembudidaya.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan volume produksi, tetapi juga mendorong efisiensi usaha dan penguatan rantai pengolahan serta pemasaran.
Ruang Laut dan Pengawasan Diperketat
Di sisi lain, Pemprov Sulteng mulai memperkuat pengelolaan ruang laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran Rp1,85 miliar diarahkan untuk rehabilitasi terumbu karang, mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Pengawasan terhadap pelaku usaha juga menunjukkan peningkatan.
Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan naik dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.
Pada 2025, tercatat 326 pelaku usaha yang patuh. Mereka terdiri dari 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 usaha budidaya, 40 usaha pengolahan hasil perikanan, dan 13 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut.
Pengawasan juga diperkuat melalui penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp1,74 miliar untuk perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bagi delapan kelompok.
Dengan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut, Pemprov Sulteng kini menghadapi tantangan berikutnya: memastikan program kelautan dan perikanan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi benar-benar meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya.
Sektor kelautan dan perikanan diarahkan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan, pengembangan budidaya, penguatan pengawasan, serta pengelolaan ruang laut yang tetap menjaga keberlanjutan ekosistem.
