Rastranews.id, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memilih ruang spiritual sebagai titik tolak penguatan etika birokrasi. Memasuki hari kedua retreat jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Anwar Hafid bersama seluruh kepala dinas mengikuti rangkaian kegiatan di Masjid Raya Baitul Khairaat, Jumat (31/1/2026).
Retreat tersebut diisi dengan ibadah berjamaah, kajian keislaman, tausiyah, hingga diskusi reflektif yang menyoroti tanggung jawab moral aparatur negara. Dalam suasana masjid, para pejabat diajak merefleksikan kembali makna jabatan sebagai amanah publik, bukan semata kedudukan struktural.
“Dari masjid kita menata niat dan memperbaiki cara pandang. Jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan privilese,” menjadi pesan kunci yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, reformasi birokrasi tidak cukup dibangun melalui regulasi dan sistem, tetapi harus ditopang integritas personal dan kesadaran spiritual para pemegang kebijakan. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat berawal dari karakter aparatur yang jujur dan bertanggung jawab.
Tak hanya kegiatan internal, retreat hari kedua juga diwarnai dengan jaulah, yakni silaturahmi langsung dengan warga sekitar masjid. Para kepala dinas turun dari rumah ke rumah untuk menyapa masyarakat, mempererat hubungan sosial, sekaligus mengajak pada nilai-nilai kebaikan dan peningkatan kesadaran beribadah.
Sesi tausiyah disampaikan oleh mubaligh yang juga Kepala Dinas ESDM Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, M.Si. Dalam ceramahnya, ia meneladani kisah Rasulullah SAW sebagai rujukan kepemimpinan yang berlandaskan ketulusan, kerendahan hati, dan keberpihakan pada umat.
Arfan menekankan pentingnya menjaga kualitas ibadah di tengah kesibukan birokrasi serta menghidupkan semangat amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan publik.
Retreat ini diharapkan menjadi momentum pembinaan spiritual dan moral bagi para pejabat Pemprov Sulawesi Tengah, agar nilai integritas, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial benar-benar tercermin dalam praktik pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
