Rastranews.id, Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat kinerja positif pada awal 2026. Realisasi pajak daerah hingga Triwulan I berhasil menembus 26,23 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 15 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan rapat monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I 2026, serta pembahasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Luwu Timur, Askar, yang mewakili Bupati. Turut hadir Kepala Bapenda Luwu Timur, Muhammad Yusri, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Dalam arahannya, Askar menegaskan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Digitalisasi bukan sekadar inovasi, tetapi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Yusri menyebut capaian realisasi pajak yang melampaui target merupakan hasil optimalisasi sistem pembayaran berbasis digital yang terus diperkuat.
Menurutnya, implementasi ETPD memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan transparansi serta akurasi data penerimaan daerah.
“Alhamdulillah, realisasi pendapatan kita melampaui target pada triwulan pertama. Ini menunjukkan efektivitas digitalisasi dalam mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Meski demikian, Yusri mengakui masih terdapat sektor retribusi daerah yang belum mencapai target, sehingga akan menjadi fokus evaluasi ke depan. Pihaknya berencana mengintensifkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengoptimalkan potensi pendapatan.
Selain pajak, sumber PAD juga berasal dari retribusi jasa usaha dan retribusi umum yang masih perlu ditingkatkan kontribusinya.
Ke depan, Bapenda Luwu Timur akan terus memperkuat integrasi sistem perpajakan, meningkatkan validasi data, serta memperluas layanan pembayaran non-tunai.
“Digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan,” pungkas Muhammad Yusri.
