RastraNews.id, Palu – Ratusan tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah meminta kepastian status kepegawaian kepada pemerintah.
Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat mereka diterima di ruang kerja gubernur, Kamis (3/9/2026).
Para tenaga kesehatan mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga nasib tenaga honorer. Mereka menilai belum ada kepastian yang setara dengan tenaga pendidik PPPK, terutama menyangkut peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menanggapi keluhan tersebut, Anwar Hafid tidak menunggu lama. Di hadapan ratusan tenaga kesehatan, gubernur langsung menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan itu, Anwar menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah. Ia mempertanyakan alasan belum adanya kepastian serupa bagi tenaga kesehatan sebagaimana kebijakan yang diberikan kepada tenaga guru.
“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” tegas Anwar.
Anwar: Jangan Hanya Guru yang Diperhatikan
Menurut Anwar, pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang sama-sama menentukan kualitas sumber daya manusia.
Guru berperan membangun manusia melalui pendidikan. Sementara tenaga kesehatan berada di garis depan dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Karena itu, ia menilai tenaga kesehatan layak memperoleh perhatian dan kepastian status kepegawaian yang sama.
“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. Ia meminta agar tuntutan para tenaga kesehatan dituangkan dalam surat resmi untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.
Anwar kemudian meminta para tenaga kesehatan segera menyusun surat tersebut.
Ia bahkan berjanji membawa langsung aspirasi itu ke Jakarta dalam agenda kunjungannya untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.
Pernah Terima Keluhan PPPK Saat di DPR
Anwar mengaku persoalan tenaga PPPK bukan perkara baru baginya. Saat masih menjadi anggota DPR RI, ia menyebut kerap menerima aspirasi dan keluhan mengenai persoalan kepegawaian PPPK dari berbagai daerah.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi ratusan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, jangan sampai terdapat perbedaan perlakuan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia.
“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal bagi tenaga kesehatan PPPK di Sulawesi Tengah untuk membawa persoalan status kepegawaian mereka ke tingkat pemerintah pusat, dengan dukungan langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
