Rastranews.id, Makassar— Pemerintah Kota Makassar terus mendorong lahirnya kepala sekolah berkualitas melalui seleksi terbuka yang ketat, objektif, dan transparan.
Sebanyak 500 Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP kini bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan di 314 SD dan 55 SMP se-Kota Makassar.
Seluruh peserta menjalani Uji Kompetensi (UK) selama dua hari, 24–25 November 2025, di Kantor Regional IV BKN Makassar. UK menjadi gerbang awal untuk memetakan kompetensi guru sebelum masuk tahap seleksi berikutnya.
Pelaksanaan UK berada di bawah kendali BKPSDMD Kota Makassar, sementara Dinas Pendidikan hanya mengajukan 500 nama yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi melalui Sistem Penugasan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (SIM KSPSTK).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan bahwa uji kompetensi merupakan tahap paling krusial dalam menentukan calon kepala sekolah terbaik.
“Tes ini diikuti 500 calon kepala sekolah. Ada tim independen yang ikut menyeksi hingga tahap akhir,” tegasnya, Selasa (25/11/2025).
Achi menjelaskan seluruh dasar hukum telah diikuti, mulai dari Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 hingga SE bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2025.
Ia membeberkan alasan sejumlah peserta gugur administrasi, sebagian besar karena ketidaktelitian sendiri, seperti
pengalaman manajerial tidak dibuktikan,
mengunggah dokumen yang tidak sesuai,
tidak melampirkan SK PLt, hingga tidak mengunggah bukti bebas hukuman disiplin dari BKPSDMD.
“Kami menjalankan aturan. Yang tidak lolos rata-rata karena ketidaktelitian sendiri,” ujarnya.
Achi juga meluruskan isu mengenai persyaratan usia. Menurutnya, sistem menghitung usia berdasarkan tanggal pasti sehingga guru yang secara teknis masih 56 tahun tetap berhak ikut.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menegaskan bahwa UKOM bukan penentu kelulusan seleksi kepala sekolah.
“UK itu tidak menentukan lulus atau tidak. UKOM hanya untuk mengetahui tingkat kompetensi setiap pegawai,” jelas Kamelia.
UK menjadi dasar penting untuk pembinaan ASN agar pelatihan dapat diberikan tepat sasaran.
Sebelumnya, BKPSDMD telah melaksanakan UKOM bagi lebih dari 1.000 pegawai Pemkot Makassar, termasuk eselon III, eselon IV A/B, hingga staf.
“Kami prioritaskan peserta seleksi kepala sekolah supaya saat terpilih nanti, seluruh persyaratannya sudah terpenuhi,” ujarnya.
Hasil UK para peserta akan dikirimkan BKN ke Pemkot Makassar paling lambat pekan depan. Selanjutnya, nilai tersebut akan dianalisis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama data pendukung lainnya seperti tingkat pendidikan, masa kerja, hasil verifikasi administrasi, serta perangkingan dari tim pansel independen Disdik Makassar.
“Nanti dianalisis dengan berbagai aspek. Dari situlah ditentukan siapa yang layak ditempatkan jadi kepala sekolah,” kata Kamelia.
Materi UK berisi soal pengetahuan umum serta kemampuan manajerial, termasuk bagaimana calon kepala sekolah mengambil keputusan ketika menghadapi persoalan di lingkungan sekolah.
Melalui proses seleksi yang terbuka dan terukur, Pemkot Makassar memastikan hanya figur yang benar-benar kompeten yang mengisi jabatan kepala sekolah.
Dengan pemetaan kompetensi yang lebih akurat, pemerintah berharap pembinaan ASN semakin tepat sasaran dan kualitas pendidikan dasar di Kota Makassar semakin meningkat. (MU)
