Rastranews.id, Jakarta— PDI Perjuangan menegaskan komitmennya menjaga kedaulatan politik dan kemandirian nasional dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP Tahun 2026 yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Sikap politik eksternal partai berlambang banteng moncong putih itu dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, di hadapan ribuan kader dari seluruh Indonesia yang menghadiri agenda nasional tersebut.
Dalam pernyataannya, PDIP menegaskan bahwa kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
“Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, serta dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional,” tegas Jamaluddin saat membacakan sikap resmi partai.
Soroti Intervensi terhadap Negara Merdeka
Dalam poin sikap politik eksternal, PDIP secara khusus menyoroti praktik intervensi terhadap negara berdaulat di kancah internasional.
Rakernas I PDIP mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara merdeka.
Jamaluddin menyinggung kasus penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh otoritas Amerika Serikat sebagai contoh nyata intervensi asing yang dinilai mencederai prinsip-prinsip hukum internasional.
“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara merdeka dari intervensi asing, sebagaimana terjadi pada penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro,” ujarnya.
PDIP menilai tindakan tersebut tidak hanya merendahkan marwah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi juga bertentangan dengan Hukum Internasional, Dasa Sila Bandung, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945.
“Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” lanjut Jamaluddin.
Dorong Kedaulatan Pangan Nasional
Selain isu geopolitik, Rakernas I PDIP juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan nasional sebagai bagian dari ketahanan dan kemandirian bangsa.
PDIP mendorong pemerintah untuk memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, dan peternak, melalui pengembangan riset dan inovasi pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta perlindungan harga pokok produk pangan rakyat.
“Pemerintah wajib menjamin perlindungan lahan pertanian produktif, melindungi benih-benih hasil pemuliaan petani, serta mendorong pembudidayaan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai pemenuhan kebutuhan gizi rakyat,” tegasnya.
Penegasan sikap tersebut menjadi penutup rangkaian Rakernas I PDIP 2026, sekaligus menandai arah perjuangan partai dalam merespons tantangan global dengan tetap berpijak pada kedaulatan nasional, keadilan sosial, dan kepentingan
rakyat Indonesia. (MU)
