RastraNews.id, Makassar – Kekecewaan terhadap sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak menemui massa aksi sehari sebelumnya memicu gelombang demonstrasi lanjutan. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makassar bersama elemen yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Makassar kembali menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid II di depan Kantor DPRD Sulsel, Kamis (19/6/2026).
Sebelum bergerak menuju gedung dewan, massa aksi terlebih dahulu melakukan konsolidasi di kawasan Flyover Makassar. Setibanya di lokasi, mereka memadati halaman Kantor DPRD Sulsel sebagai bentuk protes atas tidak hadirnya unsur pimpinan maupun anggota dewan saat menerima demonstrasi pada Rabu (18/6/2026).
Ketua Umum PC PMII Kota Makassar, Hariandi, yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan Aliansi Cipayung Plus, menilai sikap DPRD Sulsel mencerminkan lemahnya komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
Menurutnya, pada aksi sebelumnya ratusan kader PMII datang secara damai untuk menyampaikan aspirasi. Namun, tidak ada satu pun pimpinan maupun anggota DPRD Sulsel yang menemui massa. Aspirasi mahasiswa hanya diterima secara administratif melalui bagian penyaluran aspirasi.
“Karena itu, hari ini kami kembali dengan kekuatan yang lebih besar bersama Cipayung Plus,” ujar Hariandi dalam orasinya.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan akumulasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah. Mulai dari kondisi ekonomi, kualitas demokrasi, hingga penegakan hukum yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat. Mereka juga mengkritisi besarnya alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp268 triliun, sementara daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan pekerja dinilai masih perlu mendapat perhatian.
Selain isu ekonomi, mahasiswa turut menyoroti dugaan kemunduran demokrasi yang ditandai dengan tindakan represif terhadap demonstrasi pada tahun 2025. Di tingkat daerah, mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar di Sulawesi Selatan.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sepuluh tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Beberapa di antaranya yakni evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, penghentian politisasi Program Makan Bergizi Gratis, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, penghentian pembungkaman terhadap aktivis, penolakan kenaikan harga BBM, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat, serta pengusutan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Sulawesi Selatan.
PMII Makassar menegaskan gerakan Reformasi Jilid II akan terus dikawal bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah sekaligus mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (*)
