BONE, SULSEL – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI-Polri, Senin (18/8/2025).
Pengamanan itu dilakukan, menjelang rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Puluhan personel keamanan tampak dikerahkan sejak pagi hari. Sejumlah kendaraan taktis seperti mobil baracuda, water canon, serta tiga truk pengangkut pasukan dari Brimob Batalyon C Pelopor Bone memasuki halaman kantor DPRD.
Selain itu, satu truk dari Korem 141 Toddopuli, serta satu unit truk Satpol PP juga terlihat berjaga di lokasi.
Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung hari ini dengan dua agenda utama. Yakni pandangan fraksi dan pengambilan keputusan.
Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD telah menyetujui rancangan RPJMD 2025–2029 dalam rapat internal yang digelar, pada Kamis (14/8/2025) malam.
Meski demikian, sejumlah catatan tetap diberikan, terutama terkait ketidakhadiran usulan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam dokumen tersebut.
Koordinator Pansus DPRD Bone, Irwandi Burhan, menegaskan bahwa seluruh anggota pansus menolak rencana kenaikan PBB-P2. Ia menambahkan, pembahasan teknis terkait pajak tersebut belum masuk dalam ruang lingkup RPJMD.
“Untuk rancangan RPJMD telah disetujui di pansus dan akan dilanjutkan dalam paripurna. Tidak ada anggota pansus yang setuju dengan kenaikan PBB-P2,” ujar Irwandi.
Di sisi lain, rencana kenaikan tarif PBB-P2 memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu, mulai menggalang logistik sebagai persiapan aksi demonstrasi besar-besaran yang direncanakan dalam waktu dekat.
“Untuk donasi hanya dalam bentuk logistik seperti air minum atau makanan. Sudah ada beberapa masyarakat yang memberikan sumbangsihnya,” kata perwakilan aliansi, Taufiqurrahman.
Menurutnya, pengumpulan logistik dimulai sejak, Jumat (15/8/2025) dan dipusatkan di Taman Masjid Al Markaz Al Ma’arif, perempatan Jl Ahmad Yani-Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat.
Meski belum terjadi unjuk rasa hari ini, kehadiran aparat dalam jumlah besar di sekitar kantor DPRD Bone menjadi isyarat antisipasi terhadap potensi gejolak di tengah ketidakpuasan warga atas rencana kebijakan pajak.(JY)