MAROS, RastraNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengusulkan bantuan hibah berupa kendaraan pemadam kebakaran dan alat pelindung diri (APD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperkuat layanan penanggulangan kebakaran di daerah.
Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Maros Chaidir Syam bersama Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur saat melakukan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta.
Selain mengajukan dukungan sarana dan prasarana, Pemkab Maros juga memaparkan rencana pembentukan relawan kebakaran dan penyelamatan yang akan menjangkau seluruh desa dan kelurahan.
Sebanyak 200 relawan ditargetkan terbentuk untuk mendukung upaya mitigasi, pencegahan, hingga penanganan kebakaran di tengah masyarakat.
Relawan tersebut nantinya akan dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan kebutuhan tambahan armada dan perlengkapan pemadam menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui hibah kendaraan dan perlengkapan damkar agar kapasitas pelayanan di Kabupaten Maros semakin maksimal,” ujar Chaidir, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai keberadaan relawan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi risiko kebakaran maupun kondisi kedaruratan lainnya.
Chaidir juga menegaskan komitmen Pemkab Maros untuk mendukung agenda nasional di bidang kebakaran dan penyelamatan.
Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus dilakukan guna menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung.
“Kami ingin memastikan Maros siap mendukung program nasional di sektor kebakaran dan penyelamatan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, hingga penyediaan sarana pendukung,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Maros, Muhammad Jalaluddin Roem Nurdin, menyebut kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah yang belum dapat diakomodasi melalui APBD.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemenuhan armada dan peralatan sehingga pelayanan pemadam kebakaran kepada masyarakat menjadi lebih optimal. []
