Sementara itu, anggota DPRD Maros, Arie Anugrah, menilai upaya Pemkab cukup baik, namun masih terkendala pada sistem yang belum terpadu.
“Kendala utamanya adalah sistem yang belum terintegrasi. Akibatnya, banyak program tidak tepat sasaran dan pelaksanaannya lambat,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya pelatihan kerja bersertifikat, sulitnya akses informasi lowongan kerja, serta terbatasnya transparansi bantuan UMKM.
“Masyarakat kesulitan mencari informasi tentang lowongan kerja. Bantuan bagi UMKM juga belum merata,” jelas Arie.
Tak hanya itu, Arie menilai aspek kesejahteraan tenaga kerja masih kurang diperhatikan.
“Banyaknya demonstrasi buruh menunjukkan masih adanya masalah serius di sektor ini. Tingkat perpindahan kerja (turnover) juga tinggi karena ketidakpuasan,” tegasnya.
Ia berharap Perda Ketenagakerjaan nantinya bisa memperbaiki sistem secara menyeluruh dan menyentuh persoalan mendasar.
“Saya ingin perda ini mendorong sistem ketenagakerjaan yang terpadu, transparan, dan responsif,” ucapnya.