Sutardjo menilai pemerintah perlu lebih sigap membaca perubahan pasar dan mengidentifikasi sektor-sektor yang masih memiliki peluang pertumbuhan.
“Pemerintah seharusnya selalu mengantisipasi. Kan masih banyak sektor-sektor lain, seperti pertanian, perikanan, kemudian industri pariwisata, dan lain-lain. Masih banyak peluang bisnis,” katanya.
Untuk meredam efek PHK, ia mendorong pemerintah memperkuat pendampingan terhadap UMKM.
Menurutnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat bertahan melalui usaha mandiri jika akses modal dan pasar disediakan.
“Masalahnya, orang yang kena PHK itu biasanya menghadapi dua hal, tidak punya modal dan tidak punya jaringan. Keduanya harusnya bisa disediakan pemerintah. Modal ada (KUR) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun. Jaringan pasar juga bisa disiapkan,” tandasnya.
Lebih jauh, bagi Sutardjo, kunci utama permasalahan ini tetap pada kebijakan yang mampu memperkuat daya tahan rumah tangga dan memacu sektor-sektor produktif.
Tanpa itu, lonjakan PHK akan terus menjadi ancaman bagi ekonomi Sulsel.
Sebelumnya, pemerintah provinsi Sulsel sendiri mengakui bahwa situasi PHK tahun ini dipicu banyak faktor.
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, menyebut efisiensi perusahaan, alih teknologi, perpindahan lokasi usaha, hingga berakhirnya kontrak turut memengaruhi angka PHK.