Rastranews.id, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido memperluas penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendekatan spiritual lintas agama. Setelah menggelar retret bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beragama Muslim, pemprov juga menyelenggarakan retret khusus bagi pejabat Nasrani.
Retret tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat administrator (eselon II dan III) beragama Nasrani di lingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung sejak 30 Januari hingga 1 Februari 2026 itu menjadi bagian dari pembinaan karakter ASN yang inklusif dan berkelanjutan.
Koordinator kegiatan, Adiman, yang juga menjabat Kepala Biro Hukum Setda Sulawesi Tengah, menyebut retret ini dirancang untuk memperkuat iman sekaligus meneguhkan integritas pejabat dalam menjalankan amanah jabatan.
“Spiritualitas menjadi fondasi penting agar para pejabat tetap menjaga kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, baik dalam pengambilan kebijakan maupun pelayanan publik,” kata Adiman.
Selama retret, peserta mengikuti rangkaian ibadah, doa bersama, serta pembekalan rohani dan kepemimpinan Kristen. Sejumlah pendeta dihadirkan sebagai narasumber, di antaranya Pdt. Dr. R. F. Martino yang membahas tantangan kepemimpinan dan karakter iman, Pdt. Dharma Putera Sallata dari Gereja Toraja yang menekankan kekuatan doa, serta Pdt. Armin Robert Tamalanga dari GKST yang mengulas keteguhan iman dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa retret lintas agama ini bukan agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun birokrasi yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dengan kemampuan teknis. Harus ada kekuatan moral dan spiritual. Jika pemimpinnya takut kepada Tuhan, kebijakannya akan berpihak kepada masyarakat,” ujar Anwar Hafid.
Ia menambahkan, nilai-nilai iman diharapkan menjadi benteng bagi ASN dari praktik-praktik yang merusak integritas, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya kualitas pelayanan.
Selain memperkuat integritas personal, retret ini juga membekali peserta dengan pemahaman moderasi beragama agar mampu menjadi teladan toleransi dan melayani masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.
“Harapannya, nilai spiritual yang diperoleh selama retret benar-benar tercermin dalam kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” tutup Adiman.
