MAKASSAR, SULSEL – Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat merespons persoalan daya tampung siswa baru jenjang SMP pada tahun ajaran 2025/2026. Ribuan anak dilaporkan belum tertampung setelah proses penerimaan siswa melalui jalur domisili berakhir. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh anak di Makassar wajib mendapatkan akses pendidikan.
“Prinsipnya, semua anak harus sekolah. Ini adalah tanggung jawab pemerintah,” ujar Munafri di Balai Kota, Selasa malam (8/7/2025). Ia menyebut telah menerima laporan adanya sekitar 4.000 hingga 5.000 anak yang belum mendapatkan bangku di SMP negeri. Untuk itu, ia segera akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna memverifikasi data dan mengambil langkah cepat.
Sebagai solusi awal, Pemkot Makassar tengah mempersiapkan penambahan rombongan belajar (rombel) di sejumlah SMP negeri. Menurut Munafri, jika setiap kelas dapat menambah lima hingga delapan siswa, jumlah yang belum tertampung bisa ditekan secara signifikan. Namun, penambahan ini tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur pelaporan resmi ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan.
Selain memperluas daya tampung sekolah negeri, pemerintah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah sekolah swasta untuk mendistribusikan sebagian siswa. Beberapa sekolah seperti Sekolah Islam Athirah dan Sekolah Bosowa telah disiapkan menjadi alternatif penyaluran siswa. Munafri menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun skema subsidi atau pola titipan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar tetap bisa bersekolah di institusi swasta tanpa terkendala biaya.
“Misalnya di Athirah, lima sampai sepuluh siswa bisa kita bantu untuk tetap sekolah sampai tamat SMP. Ini tentu harus melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan pihak sekolah,” terangnya.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga telah memasukkan rencana pembangunan ruang kelas baru ke dalam program pembangunan jangka menengah. Fokus pembangunan diarahkan ke wilayah-wilayah yang belum memiliki SMP. Menurut Munafri, ini adalah bentuk intervensi jangka panjang yang perlu disiapkan agar persoalan serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerataan akses pendidikan benar-benar terjadi. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak tertampung. Ini menjadi catatan penting dalam perencanaan pembangunan pendidikan ke depan,” tegas politisi Golkar itu.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin hak dasar setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Munafri juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau proses penyelesaian masalah ini dan memastikan bahwa setiap anak di Kota Makassar tetap berada di bangku sekolah