Rastranews.id, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan komitmennya terhadap keberlanjutan Program Beasiswa BERANI Cerdas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza DP, melakukan kunjungan ke Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, untuk memverifikasi data mahasiswa asal Sulawesi Tengah yang terdaftar sebagai penerima beasiswa tersebut.
Verifikasi dilakukan guna mempercepat proses pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa penerima beasiswa yang saat ini masih berstatus aktif kuliah.
“Kami datang untuk memastikan data mahasiswa Sulawesi Tengah yang kuliah di Unhas. Berdasarkan data sementara, ada sekitar 288 mahasiswa yang Insya Allah akan segera kami bayarkan UKT-nya,” kata Firmanza, Selasa (3/2/2026).
Firmanza menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menanggung penuh kewajiban UKT mahasiswa penerima Beasiswa BERANI Cerdas sebagai bagian dari komitmen meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda daerah.
Pembayaran UKT, lanjut dia, akan dilakukan secara langsung kepada pihak universitas melalui rektorat, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran beasiswa.
“Kami bayarkan langsung ke pihak kampus atau rektorat, sehingga mahasiswa tidak dibebani proses administrasi tambahan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sulawesi Tengah juga menyiapkan mekanisme pengembalian dana bagi mahasiswa yang telah lebih dahulu membayar UKT secara mandiri sebelum proses pencairan beasiswa dilakukan.
Program BERANI Cerdas yang diinisiasi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid tersebut turut mengakomodasi perlindungan hak mahasiswa melalui skema penggantian biaya, dengan syarat melampirkan bukti pembayaran resmi.
“Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur membayar UKT, dananya akan dikembalikan melalui pihak kampus setelah proses verifikasi bukti pembayaran,” kata Firmanza.
Program Beasiswa BERANI Cerdas merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi, sekaligus memastikan tidak ada mahasiswa asal daerah yang terkendala biaya pendidikan.
