Rastranews.id, Palu-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menghadirkan inovasi daerah sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting.
Inovasi yang dikembangkan diharapkan bersifat sederhana, namun memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menyebut salah satu contoh inovasi yang telah berjalan adalah program Tabungan Telur di Kota Palu
Selain itu, peran aktif Puskesmas juga dinilai sangat penting dalam memverifikasi anak-anak yang berisiko stunting berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Salah satu contoh yang sudah berjalan adalah program Tabungan Telur di Kota Palu, serta peran aktif Puskesmas dalam memverifikasi anak-anak berisiko stunting berdasarkan data BKKBN,” kata Reny dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Hal tersebut disampaikan Reny saat memimpin rapat evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S). Ia menegaskan pentingnya fokus intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun.
Menurut Reny, keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Posyandu, Dasawisma, serta Puskesmas sebagai ujung tombak di lapangan.
“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan kader. Mereka adalah ujung tombak, bekerja dengan penuh pengabdian,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 26,1 persen. Angka tersebut menurun satu persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 27,2 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, Reny menilai angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga memerlukan intervensi yang lebih masif, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keakuratan data tahun 2025.
“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran penurunan stunting bersumber dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan, Program Pembangunan Keluarga (P2KB), hingga perangkat daerah lainnya.
Melalui pendekatan konvergensi, Pemprov Sulteng terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.
Upaya tersebut difokuskan pada keluarga berisiko stunting dengan dukungan data yang akurat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.(JY)
