Rastranews.id, Palopo – Pemerintah Kota Palopo mulai menerapkan sistem e-Kinerja harian bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja. Kebijakan ini disosialisasikan melalui kegiatan resmi di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (7/4/2026).
Sosialisasi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palopo, Irfan Dahri, yang mewakili Wali Kota Palopo. Kegiatan ini menghadirkan jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta peserta dari berbagai perangkat daerah.
Kepala BKPSDM Kota Palopo, Ilham Hamid, menegaskan bahwa ke depan seluruh ASN wajib menginput laporan kinerja secara harian melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ke depan kita akan berlakukan laporan e-Kinerja harian. Bagi yang tidak mengikuti sosialisasi ini, akan kesulitan dalam melakukan input kinerja karena seluruh tahapan sudah terintegrasi dalam sistem,” jelasnya.
Menurutnya, sistem tersebut akan menjadi instrumen utama dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, karena setiap aktivitas kerja ASN tercatat secara detail dan terukur.
Dalam sambutan Wali Kota Palopo yang dibacakan Irfan Dahri, ditegaskan bahwa perubahan dari e-Kinerja bulanan ke harian merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas ASN.
“Selama ini e-Kinerja dilakukan secara bulanan, namun ke depan akan berbasis harian. Ini akan menjadi indikator utama dalam menilai produktivitas ASN secara lebih objektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan e-Kinerja harian juga akan berdampak langsung pada besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.
“TPP harus sejalan dengan produktivitas kerja harian. Dengan sistem ini, kompetensi dan kinerja ASN yang selama ini belum terlihat melalui laporan bulanan akan lebih terukur,” lanjutnya.
Pemerintah Kota Palopo berharap penerapan sistem ini mampu mendorong budaya kerja yang lebih disiplin, transparan, dan berbasis kinerja.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Palopo serta para peserta sosialisasi dari berbagai perangkat daerah.
