RastraNews.id, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Sulsel di Balai Kota Makassar, Kamis (2/4/2026).
Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I, Luth Perkasa, menyampaikan pertemuan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan peningkatan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Sejumlah strategi pun disiapkan, mulai dari penambahan gerai layanan Samsat, dukungan kendaraan operasional, hingga penguatan kolaborasi lintas instansi.
“Pemerintah provinsi mendorong agar penerimaan pajak bisa lebih ditingkatkan. Karena itu kami butuh dukungan dan koordinasi agar capaian bisa lebih optimal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menegaskan dukungan Pemkot Makassar terhadap langkah intensifikasi pajak. Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sistematis melalui penguatan layanan, regulasi, serta integrasi data.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi harus ditopang sistem yang akurat dan pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat dan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” tegasnya.
Munafri juga mendorong peningkatan kualitas gerai layanan pajak agar lebih representatif. Selain itu, Pemkot Makassar berkomitmen menata administrasi kendaraan dinas agar lebih tertib dan transparan.
Ia menilai potensi pajak kendaraan, khususnya roda dua, masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui pendataan yang lebih akurat, termasuk dengan melibatkan dealer atau agen pemegang merek.
Lebih lanjut, Munafri menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan efektivitas di lapangan.
“Sinkronisasi data akan membuat kita lebih efisien dalam bertindak dan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada,” ujarnya.
Pemkot Makassar berharap, penguatan sinergi ini mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah. (rls/mu)
