MAKASSAR, SULSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen penuh untuk mengakomodir seluruh aspirasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Makassar ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen ini ditegaskan usai penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 dalam sebuah rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (22/8/2025).
Kesepakatan bersejarah antara eksekutif dan legislatif ini menetapkan pagu anggaran perubahan sebesar Rp5,1 triliun, yang akan difokuskan untuk memperkuat berbagai program prioritas dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang belum tertampung dalam APBD awal.
Wali Kota Munafri Arifuddin menyatakan, semua saran dan aspirasi dari DPRD akan ditindaklanjuti dengan serius. “Apa yang disampaikan legislatif merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan kota. Semua masukan akan kami kaji dan kami implementasikan sebagai bagian dari arah pembangunan kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini memperkuat sinergi untuk memastikan setiap program unggulan pemerintah berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Merespons usulan pembentukan lembaga baru seperti Pusat Promosi dan Pemasaran (PPM), Munafri mengklarifikasi bahwa hal tersebut terbuka selama memenuhi semua kriteria dan regulasi yang berlaku. “Kita akan mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Jika memungkinkan, tentu kita dukung,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menekankan, perubahan APBD ini merupakan instrumen strategis dan bukan hanya penyesuaian administratif belaka.
“Perubahan APBD ini harus menjadi jawaban konkrit atas kebutuhan masyarakat dan menjamin keberlanjutan program pembangunan kota,” tegas Aliyah.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar melalui juru bicaranya, Ray Suryadi Arsyad, menyampaikan seluruh rekomendasi mereka lahir dari pembahasan mendalam yang mempertimbangkan kondisi daerah, hasil reses, musrenbang, dan aspirasi masyarakat langsung.
Rekomendasi tersebut mencakup beragam sektor vital, mulai dari penambahan personel Satpol PP, penguatan server layanan kependudukan di Disdukcapil, peningkatan kapasitas guru dan tenaga medis, operasional ambulans gratis, sosialisasi anti-bullying, hingga kesiapan tanggap bencana dan dukungan untuk peringatan hari besar kebudayaan.
Ray menegaskan, seluruhnya diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah untuk memastikan dampak yang langsung terasa oleh warga.
“Prinsipnya, Banggar bersama pemerintah kota ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar,” pungkas Ray. (HL)