Rastranews.id, Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh, menyusul genangan air yang kembali melanda sejumlah wilayah di Ibu Kota dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Penanganan tidak hanya difokuskan pada kondisi darurat, tetapi juga diarahkan pada solusi jangka panjang dari hulu hingga hilir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak banjir, khususnya akibat terganggunya mobilitas warga. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah taktis untuk menekan dampak curah hujan yang diperkirakan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), kemudian juga dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek,” kata Mensesneg dalam keterangan pers di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Prasetyo Hadi menambahkan, Presiden Republik Indonesia terus memantau secara intensif perkembangan penanganan banjir, meskipun tengah menjalani agenda kunjungan ke luar negeri. Dalam dua hari terakhir, Presiden disebut aktif berkomunikasi dan memberikan arahan strategis terkait langkah lanjutan penanganan banjir.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisa dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, terutama khususnya di Pulau Jawa,” jelas Mensesneg.
Menurutnya, banjir yang terus berulang di kawasan Jabodetabek tidak semata-mata dipicu oleh faktor cuaca ekstrem. Perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, serta menyusutnya kawasan resapan air turut memperparah kondisi. Ia mengungkapkan bahwa jumlah situ atau danau yang sebelumnya mencapai sekitar seribu kini tinggal sekitar dua ratus, sehingga daya tampung air semakin terbatas.
Dalam upaya menyusun solusi komprehensif, pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Sejumlah institusi strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa melalui proyek Giant Sea Wall, akan dilibatkan sebagai bagian dari penanganan terpadu pengelolaan air dan kawasan pesisir.
“Oleh karenanya, tadi Bapak Presiden menghendaki untuk tim ini bekerja dengan cepat, dimintalah Bappenas, kemudian Kemenko Infra, tentu nanti dengan PU, kemudian dengan ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, yang karena ini lintas provinsi untuk secepatnya mencari dan menganalisa supaya ke depan dapat kita selesaikan secara menyeluruh, baik dari huru sampai ke hilirnya,” pungkas Mensesneg. (*)
