Makassar – Pasca unjuk rasa yang berujung ricuh akhir pekan lalu, pengamanan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak hanya Polri, jajaran Kodam XIV/Hasanuddin turun langsung mengamankan objek-objek vital dan titik rawan.
Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, menyatakan sedikitnya 5.000 prajurit telah disiagakan. Pasukan ini merupakan gabungan dari tiga matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
“Mereka tersebar di seluruh Sulawesi Selatan, baik TNI AL, AU, AD, maupun Kostrad, semuanya sekitar 5.000 personel, tapi tersebar,” ujar Windiyatno, Senin (1/9/2025).
Pengerahan massal ini disebut sebagai langkah antisipatif agar demonstrasi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat tidak kembali berujung anarkis seperti pada Jumat (29/8/2025) lalu.
Windiyatno menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons atas permintaan dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian.
“Iya, sesuai permintaan dari Pak Gubernur untuk mengamankan kantor-kantor pemerintah, termasuk kantor Gubernur, Balaikota, DPRD. Kemarin juga ada permintaan dari kepolisian untuk perbantuan, kita bantu,” jelasnya.
Meski situasi di Kota Daeng dilaporkan relatif kondusif dan beberapa kelompok mahasiswa memilih menyampaikan aspirasi di titik tertentu seperti sekitar flyover dan depan kampus, pengawasan tetap diperketat.
TNI bersama Polri terus menyiagakan pasukan di lokasi rawan. Tidak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan untuk membantu menjaga ketertiban.
“Kita sudah ada instruksi untuk mengamankan, semuanya kita amankan. Ormas juga ikut memantau situasi dan memberi imbauan kepada masyarakat,” katanya.
Windiyatno berharap sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat memastikan keamanan Makassar tetap terjaga. “Mudah-mudahan situasi tetap aman dan damai, sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat yang mencari nafkah,” tutupnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin membenarkan adanya penjagaan prajurit TNI di Mapolrestabes Makassar sejak Sabtu (30/8/2025). “Saya belum tahu jumlah pastinya, tapi benar ada penjagaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan kesiapan 1.323 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan aksi di wilayah Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dilakukan dengan tertib dan tidak anarkis.
“Menyampaikan pendapat itu hak warga negara, tapi bagaimana penyampaiannya harus sesuai aturan. Kedamaian ini adalah kesepakatan bersama,” tegas Rusdi. (HL)