Rastranews.id, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menawarkan Gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel untuk menjadi kantor sementara DPRD Sulsel.
Tawaran itu muncul pasca Gedung DPRD Sulsel dibalar massa aksi demo pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan telah menyampaikan usulan tersebut kepada DPRD Sulsel.
Sehingga, DPRD Sulsel akan berkantor sementara di area belakang Kantor Dishub Sulsel.
“Kami sudah siapkan di Kantor Dinas Perhubungan kawasan Jl Perintis Kemerdekaan. Kantor (sementara DPRD Sulsel) itu bagian belakang, sementara dinasn-nya di bagian belakang,” ujar Jufri Rahman kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).
Dengan berkantornya DPRD Sulsel di sana, pihaknya akan menunggu keputusan lanjut terkait nasib gedung DPRD Sulsel.
Salah satunya, mengenai nasib pembangunan gedung yang terletak di Jl Urip Sumoharjo, Makassar itu.
Pasalnya, menurut Jufri, pembangunan gedung DPRD Sulsel tak langsung bisa dilakukan.
Mengingat anggaran fiskal yang semakin menipis.
“Dan ada informasi tahun depan tinggal Rp 600 triliun yang ditransfer ke daerahm. Jadi pasti makin sempit (anggaran),” imbuhnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat bisa berkontribusi untuk pembangunan kembali gedung DPRD Sulsel.
Pasalnya, apa yang terjadi di Kota Makassar adalah imbas yang dari aksi di Jakarta.
“Karena yang dialami oleh Makassar dan provinsi itu adalah ekses dari kegiatan di Jakarta, maka sangat bijak kalau pemerintah pusat mengambil peran,” jelasnya.
Lebih jauh, Jufri menambahkan adapun hasil peninjauan bersama pimpinan DPRD, termasuk Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (Cicu) hingga sejumlah ketua fraksi, dan anggota lainnya.
Disepakati bahwa Kantor Dishub lebih siap dibandingkan opsi lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Mereka tampaknya lebih memilih Dinas Perhubungan daripada Dinas Perindag. Karena Dinas Perindag itu lebih membutuhkan waktu untuk membenahi, dan biayanya juga tidak sedikit,” pungkasnya. (MA)