RastraNews.id, Makassar — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Nur Hasbiah Main, menyoroti efektivitas serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi A DPRD Sulsel, Rabu (15/4/2026), tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam forum tersebut, Nur Hasbiah menilai masih adanya persoalan klasik berupa rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD yang berujung pada tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
“Anggaran yang sudah dialokasikan harus dimanfaatkan maksimal. Jika berakhir menjadi SILPA, berarti ada yang perlu dievaluasi, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi anggaran antar OPD, di mana sebagian masih kekurangan dukungan anggaran, sementara lainnya belum mampu merealisasikan anggaran secara optimal.
“Ini harus diselaraskan agar kebijakan anggaran lebih efektif, proporsional, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar perencanaan ke depan lebih berbasis kebutuhan riil dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan sinkronisasi antara program kerja dan realisasi di lapangan.
Nur Hasbiah menegaskan, catatan dari DPRD akan menjadi rekomendasi penting dalam LKPJ Gubernur, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah. (mu)
