Rastranews.id, Jakarta – Polri menegaskan kesiapan penuh dalam mengamankan sekaligus melayani masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) melalui Operasi Lilin 2025.
Operasi pengamanan tahunan ini mengusung paradigma baru, tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat.
Kesiapan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Rapat tersebut dihadiri Wakapolri, wakil menteri terkait, perwakilan Panglima TNI, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Dirut Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, serta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.
Wakapolri Komjen Pol Prof Dr Dedi Prasetyo menegaskan bahwa Operasi Lilin merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Operasi Lilin bukan semata pengamanan lalu lintas. Ini adalah layanan Polri untuk menjaga kenyamanan sosial dan spiritual masyarakat, agar umat dapat beribadah dengan khusyuk serta merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan damai,” ujar Wakapolri.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru 2025–2026 diperkirakan mencapai 119,5 juta orang, meningkat 7,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 dan 24 Desember 2025, sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan.
Sebanyak 2.903 pos pengamanan, pelayanan, dan terpadu disiapkan untuk mengamankan 44.226 objek strategis, mulai dari gereja, terminal, bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, hingga lokasi perayaan Tahun Baru.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus kebijakan transportasi, antara lain diskon angkutan laut dan penyeberangan, diskon tiket kereta api hingga 30 persen, serta diskon tiket pesawat 13–14 persen yang berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Polri turut menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil-genap, contraflow, dan one way yang akan diterapkan secara situasional dan terkoordinasi.
